Upaya Administratif Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan
Suatu permasalahan yang kemudian muncul akibat dikeluarkannya suatu keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat tata usaha negara merupakan suatu fenomena yang marak terjadi. Berkaitan dengan persoalan tersebut ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam penyelesaiannya.
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan bagi warga masyarakat dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yaitu Penyelesaian Sengketa melalui Upaya Administratif (Non Judicial) dan Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (Judicial). Akan tetapi, sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat langkah upaya administratif yang perlu ditempuh sebagai syarat formal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
Upaya Administratif menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Upaya Administratif diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan. Upaya administratif itu sendiri terdiri dari:
- Keberatan (administratief bezwaar);
- Banding Administrartif (administratief beroep).
Secara garis besarnya, upaya keberatan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- Keberatan diajukan secara tertulis kepada badan/pejabat yang telah mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan TUN yang dimaksud;
- Keberatan diajukan paling lama 21 hari kerja sejak dikeluarkannya keputusan dan/atau dilakukannya tindakan tersebut;
- Badan/pejabat TUN menyelesaikan upaya keberatan paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya keberatan;
- Badan/pejabat TUN berwenang mengabulkan atau menolak keberatan.
Sementara itu, upaya banding administratif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dilakukan dengan mekanisme berikut ini:
- Banding administratif dilakukan apabila upaya keberatan yang telah ditempuh sebelumnya ditolak atau tidak memuaskan;
- Banding administratif diajukan kepada atasan dari pejabat yang telah menetapkan keputusan yang dimaksud;
- Tenggang waktu pengajuan banding administratif adalah 10 hari kerja sejak diterimanya keputusan atas permohonan keberatan;
- Badan/pejabat TUN menyelesaikan permohonan banding administratif paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya banding tersebut;
- Badan/pejabat TUN berwenang mengabulkan atau menolak permohonan banding administratif.
Ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksakanakan Upaya Administratif dapat dilihat dalam penjelasan umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 sebagai berikut:
"Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga masyarakat, maka Undang-undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, Karena undang-undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara."
Sumber Referensi
Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.
UU No. 5 Tahun 1986. LN No. 77 Tahun 1986
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. UU No. 5 Tahun 1986. LN No. 77 Tahun 1986.
UU No. 30 Tahun 2014
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. UU No. 30 Tahun 2014. LN No. 292 Tahun 2014. TLN No. 5601.
Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.