Dugaan Keracunan Massal MBG: Mengurai Rantai Pertanggungjawaban Hukum dan Keamanan Pangan Publik

DUGAAN KERACUNAN MBG: SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas nutrisi serta kesehatan masyarakat penerima manfaat. Namun, pelaksanaan di lapangan tidak lepas dari tantangan krusial, khususnya terkait jaminan keamanan pangan (food safety). Kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan santri di Sidoarjo pasca-mengonsumsi hidangan MBG menjadi alarm keras. Kasus ini beruntut pada penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait guna evaluasi menyeluruh.

Peristiwa ini membawa implikasi hukum yang serius. Keracunan pangan dalam skala program pemerintah tidak sekadar persoalan kendala operasional, melainkan menyangkut perlindungan hak atas kesehatan dan keselamatan jiwa.  Oleh karena itu sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah siapa yang secara hukum wajib bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi, sehingga semua itu menjadi isu yuridis yang mendesak untuk diurai.

Konstruksi Hukum dan Landasan Regulasi Keamanan Pangan

Penyelenggaraan pangan wajib tunduk pada asas keamanan pangan dan perlindungan terhadap keselamatan manusia. Setiap entitas dalam rantai pasok pangan (food supply chain) dibebani kewajiban hukum untuk mengendalikan risiko serta memastikan bahwa makanan yang sampai ke tangan konsumen aman dikonsumsi.

Kerangka hukum yang menaungi tata kelola dan keamanan pangan dalam Program MBG meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan: Menjadi lex generalis yang menggariskan kewajiban pemenuhan standar sanitasi, higienitas, serta jaminan keselamatan manusia.

2. PP No. 86 Tahun 2019 jo. PP No. 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan: Mengatur norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengawasan serta pengendalian risiko pangan secara komprehensif.

3. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis: Mengatur tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan program MBG secara nasional.

4. Peraturan Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 4 Tahun 2026: Regulasi teknis yang secara spesifik mewajibkan penerapan sistem penjaminan mutu dan keamanan pangan untuk memitigasi serta mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan di lingkungan SPPG.

Pembuktian Yuridis dan Hubungan Kausalitas

Merujuk pada prinsip dan yurisprudensi pembuktian dalam perkara keracunan massal, ditemukannya ratusan korban yang mengalami gejala klinis serupa tidak secara otomatis serta-merta menetapkan kesalahan suatu pihak. Penegakan hukum membutuhkan pembuktian ilmiah (scientific evidence) yang presisi.

Proses pembuktian hukum wajib memenuhi standar berikut:

1. Pengujian Laboratorium: Analisis sampel makanan, muntahan/spesimen korban, dan kebersihan sarana pengolahan untuk mengidentifikasi adanya cemaran biologis, kimia, atau fisik yang melampaui batas aman.

2. Kausalitas (Causal Link): Menguji hubungan sebab-akibat langsung (causal nexus) antara makanan yang disajikan oleh SPPG dengan gangguan kesehatan yang dialami oleh para santri.

3. Pemeriksaan Standar Operasional Prosedur (SOP): Mengukur sejauh mana penyelenggara mematuhi standar higienitas dan sanitasi yang diatur dalam Peraturan BGN No. 4 Tahun 2026.

Anatomi Pertanggungjawaban Hukum: Dari Hulu ke Hilir

Apabila hasil uji laboratorium dan penyidikan membuktikan terjadinya pelanggaran standar sanitasi atau kelalaian, pertanggungjawaban hukum tidak boleh hanya ditimpukan secara sempit kepada pekerja dapur atau juru masak. Pertanggungjawaban harus ditelusuri di sepanjang rantai pangan (from farm to table), meliputi:

• Pengadaan Bahan Baku: Apakah bahan makanan dari pemasok (supplier) telah terkontaminasi sejak awal?

• Penyimpanan dan Pengolahan: Apakah terdapat kelalaian dalam menjaga suhu penyimpanan (cold chain), pengolahan yang kurang matang, atau kontaminasi silang di fasilitas SPPG?

• Pengemasan dan Distribusi: Apakah sarana transportasi serta tenggat waktu antara memasak hingga pengkonsumsian memicu berkembangnya mikroorganisme berbahaya?

Berdasarkan penelusuran rantai pangan tersebut, tiga bentuk pertanggungjawaban hukum dapat diterapkan sesuai derajat kesalahan masing-masing pihak:

1. Pertanggungjawaban Administratif: Berupa penutupan sementara/permanen operasional SPPG, pencabutan izin, pembekuan sertifikat laik higienis sanitasi, hingga sanksi disiplin bagi pejabat/pengelola program.

2. Pertanggungjawaban Perdata: Kewajiban ganti kerugian atas biaya pengobatan, perawatan medis, serta kerugian imateriil yang dialami oleh para korban/santri berdasarkan pasal perbuatan melawan hukum (tort/onrechtmatige daad).

3. Pertanggungjawaban Pidana: Dapat dikenakan jika ditemukan unsur kelalaian (culpa) atau kesengsaraan (dolus) yang menyebabkan orang lain sakit atau membahayakan nyawa, sebagaimana diatur dalam UU Pangan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasus dugaan keracunan massal pada program MBG di Sidoarjo merupakan pelajaran berharga bahwa jaminan keselamatan konsumen adalah syarat mutlak dalam pelayanan publik. Penghentian sementara operasional SPPG untuk evaluasi merupakan langkah awal yang tepat secara administratif. Penyelesaian hukum yang berkeadilan menuntut penelusuran komprehensif atas seluruh rantai pasok pangan. Keracunan massal bukan sekadar musibah teknis, melainkan peristiwa hukum yang menuntut pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana secara proporsional bagi pihak-pihak yang terbukti melalaikan standar keamanan pangan.