MEMBACA PUTUSAN MK TENTANG IJAZAH GIBRAN: APA YANG SEBENARNYA DIPUTUSKAN?

12 Oktober 2026

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perkara tersebut tidak hanya menyentuh isu mengenai dokumen pendidikan, tetapi juga menyangkut persoalan kedudukan hukum Pemohon, kewenangan Mahkamah, serta forum hukum yang tepat untuk menguji terpenuhi atau tidaknya persyaratan seorang calon Presiden dan Wakil Presiden.

MEMBACA PUTUSAN MK TENTANG IJAZAH GIBRAN: APA YANG SEBENARNYA DIPUTUSKAN?

Salah satu bagian penting dalam pertimbangan Mahkamah adalah pernyataan bahwa MK tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang digunakan sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Mahkamah juga mempertimbangkan sejumlah dokumen seperti certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades. Menurut pertimbangan MK, dokumen tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bukti kelulusan atau tamat suatu jenjang pendidikan.

Namun, pernyataan tersebut harus ditempatkan secara tepat. “Tidak ditemukan bukti meyakinkan” tidak identik dengan “terbukti berbohong”, “terbukti memalsukan ijazah”, atau “terbukti tidak memenuhi syarat pendidikan”. Ketiganya merupakan kesimpulan hukum yang berbeda dan tidak boleh dipertukarkan.

Persoalan berikutnya adalah mengapa permohonan tersebut akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima. Jawabannya terletak pada aspek legal standing. Dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, hukum acara menentukan siapa yang mempunyai kedudukan sebagai Pemohon. MK menilai para Pemohon dalam perkara tersebut tidak memenuhi ketentuan mengenai kedudukan hukum untuk mengajukan PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu, Mahkamah mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Di sinilah pentingnya membedakan istilah “tidak dapat diterima” dengan “ditolak”. Putusan tidak dapat diterima menunjukkan adanya persoalan hukum acara yang menghalangi permohonan untuk diterima dalam bentuk sebagaimana diajukan. Sementara putusan ditolak merupakan kesimpulan setelah permohonan dinilai dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Karena itu, tidak tepat apabila amar putusan ini disederhanakan menjadi pernyataan bahwa MK telah memutus Gibran terbukti tidak memenuhi syarat pendidikan. Sebaliknya, juga tidak tepat menyatakan bahwa putusan tersebut merupakan pengesahan terhadap seluruh dokumen pendidikan yang dipersoalkan.

Meskipun permohonan berakhir dengan putusan tidak dapat diterima, MK tetap memberikan sejumlah pertimbangan mengenai substansi persoalan yang diajukan. Mahkamah membahas dokumen pendidikan dan persoalan penyetaraan, tetapi pembahasan tersebut harus dibaca bersama dengan konteks kedudukan hukum Pemohon dan kewenangan forum yang digunakan. MK juga mempertimbangkan bahwa Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 sehingga statusnya sebagai calon Wakil Presiden telah berakhir. Dengan demikian, persoalan mengenai keterpenuhan atau keabsahan syarat pencalonan tidak serta-merta dapat ditempatkan dalam mekanisme PHPU hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Sumber Referensi

Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.

HERMAWAN RAHIM, S.H.,M.H.

HERMAWAN RAHIM, S.H.,M.H.

FOUNDER LAWYERPEDIA+

Diskusi

Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.

Tulis Komentar

Belum Ada Komentar Jadilah yang pertama memberikan komentar.
Kembali ke Artikel