DPR SETUJUI RUU PERAMPASAN ASET: PERAMPASAN TANPA VONIS, PERLINDUNGAN HAK MILIK, DAN BATAS KEWENANGAN NEGARA
Persetujuan RUU Perampasan Aset membuka mekanisme baru pemulihan hasil tindak pidana. Namun, efektivitasnya harus dinilai bersama pembatasan kewenangan negara, perlindungan hak milik, dan kesiapan kelembagaan.
Baca Artikel