Upaya Administratif Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan
Suatu permasalahan yang kemudian muncul akibat dikeluarkannya suatu keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat tata usaha negara merupakan suatu fenomena yang marak terjadi. Berkaitan dengan persoalan tersebut ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam penyelesaiannya.
Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, termasuk mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pasca upaya administratif, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. disebutkan bahwa:
- Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa keberatan saja, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa keberatan dan/atau banding administratif, maka gugatan terhadap KTUN yang telah diputus dalam tingkat banding administratif itu diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).
Upaya Administratif dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018
Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan, setelah seluruh upaya administratif dilakukan sebagaimana norma yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam pasal 75,76,77 dan 78 Jo. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.
Bahwa bilamana ketentuan norma yang berlaku seperti tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, yang bersifat wajib (mandatory) dan berlaku terhadap semua sengketa TUN, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan yang diajukan pihak penggugat sebelum dilakukan Upaya Administratif.
Oleh karenanya sebelum mengajukan gugatan terlebuh dahulu harus mengajukan Upaya Administratif karena Upaya Administratif merupakan syarat formal untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
Sumber Referensi
Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.
UU No. 5 Tahun 1986. LN No. 77 Tahun 1986
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. UU No. 5 Tahun 1986. LN No. 77 Tahun 1986.
UU No. 30 Tahun 2014
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. UU No. 30 Tahun 2014. LN No. 292 Tahun 2014. TLN No. 5601.
Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.