Upaya Administratif Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

21 September 2026

Suatu permasalahan yang kemudian muncul akibat dikeluarkannya suatu keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat tata usaha negara merupakan suatu fenomena yang marak terjadi. Berkaitan dengan persoalan tersebut ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam penyelesaiannya.

Upaya Administratif Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Penjelasan umum alinea ke 5 (lima)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat yaitu jaminan perlindungan non-judicial dan judicial Warga Masyarakat.

  • Jaminan perlindungan non-judicial bagi warga Masyarakat memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang bersangkutan.
  • Jaminan Perlindungan judicial bagi Warga Masyarakat yaitu dimana Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

Jaminan Perlindungan non-judicial berupa pengajuan upaya keberatan dan banding administratif, sedangkan jaminan perlindungan judicial berupaya pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan alur sistem penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU  AP)  maka  penyelesaian  sengketa administrasi pemerintahan dapat dilakukan tanpa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu dengan Upaya Administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);

Upaya Administratif dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, maka Upaya Administratif untuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pemutusan Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diatur secara khusus dengan mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara  ( BPASN).

Untuk keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara selain pemberhentian PNS dan PPPK dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan surat keputusan dan atasan langsung pejabat yang mengeluarkan keputusan.

Apabila tidak puas dengan hasil keberatan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sedangkan apabila tidak puas atas keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara  (BPASN) maka gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. 

Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986

Upaya adiministratif dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 diatur dalam Pasal 48. Berdasarkan penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, upaya administratif itu terdiri atas:

  • Keberatan (administratief bezwaar) ; 
  • Banding administratif (administratief beroep).

Disebut upaya keberatan apabila penyelesaian sengketa TUN itu diselesaikan oleh badan/pejabat yang telah mengeluarkan keputusan TUN yang dimaksud. Sedang yang dimaksud dengan banding administratif adalah penyelesaian sengketa TUN yang diajukan kepada instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan tersebut.

Sumber Referensi

Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.

UU No. 5 Tahun 1986. LN No. 77 Tahun 1986

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. UU No. 5 Tahun 1986. LN No. 77 Tahun 1986.

UU No. 30 Tahun 2014

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. UU No. 30 Tahun 2014. LN No. 292 Tahun 2014. TLN No. 5601.

Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

AK

Abdul Kadir, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera PTUN Makassar

Diskusi

Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.

Tulis Komentar

Belum Ada Komentar Jadilah yang pertama memberikan komentar.
Kembali ke Artikel