PROF YUSRIL: INDIKASI MAKAR DALAM KASUS PENYADAPAN PRESIDEN MASIH DIDALAMI
Ketentuan mengenai makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur perbuatan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa aparat penegak hukum masih mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Museum Tsunami Aceh pada Selasa, 4 November 2025. Tanggal tersebut dikoreksi karena 4 November 2026 jatuh pada Rabu, sedangkan sumber resmi yang dirujuk mencantumkan tanggal 4 November 2025. Proses penyelidikan dan penyidikan masih dikembangkan untuk mengungkap tujuan serta motif di balik dugaan penyadapan tersebut.
Menurut Yusril, penanganan perkara dugaan penyadapan harus didasarkan pada ketentuan pidana yang relevan, termasuk ketentuan mengenai penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur kewenangan penyadapan. Ketentuan yang diterapkan tetap bergantung pada fakta, alat bukti, dan hasil penyidikan.
Sementara itu, dugaan tindak pidana makar masih memerlukan pendalaman terhadap maksud, tujuan, rangkaian perbuatan, dan alat bukti yang tersedia.
Yusril menyebutkan bahwa indikasi ke arah tindak pidana makar mulai ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya tujuan untuk menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Namun, penerapan ketentuan mengenai makar tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa terpenuhinya unsur tindak pidana dan dukungan alat bukti yang sah.
Dugaan Makar Harus Dibuktikan Berdasarkan Unsur Tindak Pidana
Ketentuan mengenai makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur perbuatan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Adapun Pasal 192 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Dengan demikian, rujukan sebelumnya terhadap Pasal 193 untuk makar dengan maksud menggulingkan pemerintah perlu dikoreksi.
Pasal 193 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur perbuatan yang berkaitan dengan hubungan dengan negara asing untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan ketentuan utama mengenai makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Ketentuan KUHP Nasional tersebut berlaku setelah UU Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 3 tahun sejak diundangkan, yaitu pada 3 Januari 2026, sebagaimana diatur dalam Pasal 624 UU Nomor 1 Tahun 2023. Oleh karena itu, untuk peristiwa yang terjadi sebelum tanggal tersebut, penerapan hukum pidana harus memperhatikan ketentuan peralihan dan asas legalitas, termasuk ketentuan KUHP yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.
Sumber Referensi
Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.