HARI PAHLAWAN DAN BAWASLU: MENGAWAL DEMOKRASI, MELANJUTKAN PERJUANGAN PARA PAHLAWAN
Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Justru, kemerdekaan merupakan awal dari tanggung jawab sejarah untuk memastikan bahwa negara benar-benar hadir bagi seluruh rakyatnya. Jika dahulu para pahlawan berjuang melawan kolonialisme dan penindasan, maka hari ini bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kalah kompleks, yakni menjaga demokrasi agar tidak kehilangan ruh kedaulatan rakyat.
Oleh: Samsir Salam
Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep)
Opini | 10 November 2026
Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia kembali mengenang keberanian dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertaruhkan jiwa dan raga demi kemerdekaan. Pertempuran Surabaya menjadi salah satu catatan penting dalam sejarah perjuangan bangsa, sekaligus pengingat bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang yang dibangun di atas keberanian, pengorbanan, dan kesadaran kolektif tentang arti sebuah bangsa.
Namun, ada satu pertanyaan penting yang patut kita renungkan: setelah kemerdekaan berhasil direbut, perjuangan seperti apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankannya?
Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Justru, kemerdekaan merupakan awal dari tanggung jawab sejarah untuk memastikan bahwa negara benar-benar hadir bagi seluruh rakyatnya. Jika dahulu para pahlawan berjuang melawan kolonialisme dan penindasan, maka hari ini bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kalah kompleks, yakni menjaga demokrasi agar tidak kehilangan ruh kedaulatan rakyat.
Dalam konteks inilah, peringatan Hari Pahlawan memiliki relevansi dengan keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Bawaslu memang tidak berada di medan pertempuran sebagaimana para pejuang kemerdekaan. Bawaslu juga tidak mengangkat senjata untuk mempertahankan wilayah negara. Akan tetapi, Bawaslu memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawal salah satu instrumen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan.
Pemilu bukan sekadar peristiwa lima tahunan untuk memilih pemimpin. Pemilu merupakan mekanisme konstitusional yang memberikan ruang kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Oleh karena itu, ketika proses pemilu dicederai oleh praktik politik uang, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, intimidasi, maupun berbagai bentuk pelanggaran lainnya, yang sesungguhnya terancam bukan hanya kualitas pemilu, melainkan juga martabat kedaulatan rakyat itu sendiri.
Di sinilah pengawasan pemilu menemukan makna filosofisnya. Bawaslu tidak sekadar bertugas memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, Bawaslu memikul tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk menjaga agar kekuasaan diperoleh melalui proses yang sah, jujur, adil, serta menghormati kehendak rakyat.
DEMOKRASI ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA
Menjaga demokrasi tidak mungkin hanya dibebankan kepada Bawaslu. Demokrasi bukan semata-mata urusan penyelenggara pemilu, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.
Kita perlu menyadari bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak selalu datang dalam bentuk kekerasan atau kudeta kekuasaan. Ancaman tersebut juga dapat tumbuh secara perlahan melalui praktik politik transaksional, normalisasi politik uang, pembiaran terhadap ketidakadilan, serta sikap permisif masyarakat terhadap berbagai pelanggaran demokrasi.
Sumber Referensi
Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.