PFII DAN COMMON LAW: APAKAH HUKUM ASING DAPAT BERLAKU DI INDONESIA?
Di tengah kompetisi ekonomi global, Indonesia membutuhkan ekosistem bisnis yang tidak hanya menawarkan peluang investasi, tetapi juga menjamin kepastian hukum, perlindungan terhadap investor, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang kredibel.
LEGAL INSIGHT | LAWYERPEDIA+
PFII DAN COMMON LAW: INDONESIA PERLU MEMBANGUN KEPASTIAN HUKUM, BUKAN SEKADAR MENGADOPSI SISTEM HUKUM ASING
Pendahuluan
Gagasan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) merupakan langkah strategis dalam upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat transaksi dan investasi keuangan internasional. Di tengah kompetisi ekonomi global, Indonesia membutuhkan ekosistem bisnis yang tidak hanya menawarkan peluang investasi, tetapi juga menjamin kepastian hukum, perlindungan terhadap investor, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang kredibel.
Namun, terdapat satu persoalan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius, yakni penggunaan prinsip Common Law dalam kegiatan kontraktual dan transaksi komersial di lingkungan PFII.
Persoalannya bukan semata-mata apakah hukum asing dapat dipilih oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Lebih jauh, perlu dipertanyakan bagaimana prinsip hukum asing tersebut memperoleh legitimasi untuk diterapkan dalam wilayah yurisdiksi Indonesia dan bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum nasional.
Menurut hemat penulis, pembentukan PFII tidak boleh berhenti pada upaya menghadirkan fleksibilitas kontraktual melalui adopsi praktik hukum negara lain. Hal yang lebih fundamental adalah membangun konstruksi hukum yang mampu mempertemukan kebutuhan transaksi internasional dengan prinsip kedaulatan dan kepastian hukum nasional.
Pilihan Hukum Tidak Sama dengan Pembentukan Rezim Hukum Khusus
Dalam hukum perdata internasional dikenal prinsip Choice of Law atau pilihan hukum, yaitu kebebasan para pihak untuk menentukan hukum yang akan mengatur hubungan kontraktual mereka, khususnya dalam perjanjian yang mengandung unsur asing.
Prinsip ini merupakan bagian dari otonomi para pihak (party autonomy) dalam hubungan keperdataan. Namun, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas.
Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi, kebebasan berkontrak tetap harus dibaca bersama Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdata, serta ketentuan hukum yang bersifat memaksa dan prinsip ketertiban umum.
Pandangan ini sejalan dengan kajian Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengenai Choice of Law sebagai fondasi Hukum Perdata Internasional Indonesia. Dalam kajian tersebut ditegaskan bahwa penentuan hukum yang berlaku merupakan tahapan fundamental sebelum suatu sengketa yang mengandung unsur asing diselesaikan. Kebebasan memilih hukum juga tetap dibatasi oleh ketertiban umum, kaidah hukum memaksa, dan larangan penyelundupan hukum.
Dengan demikian, pilihan hukum asing tidak serta-merta menghapus keberlakuan seluruh ketentuan hukum Indonesia yang bersifat wajib.
Di sinilah perlu dibedakan secara tegas antara pilihan hukum oleh para pihak dan pembentukan rezim hukum khusus melalui kewenangan negara.
Pilihan hukum lahir dari kesepakatan kontraktual, sedangkan rezim hukum khusus memperoleh keberlakuannya melalui instrumen hukum yang dibentuk berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan.
Sumber Referensi
Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.