DIREKTUR TIDAK OTOMATIS DIPIDANA BERSAMA KORPORASI: MEMAHAMI PUTUSAN TERBARU MK

31 Oktober 2026

Mahkamah Konstitusi mengubah rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi. Korporasi, pengurus, atau keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan dasar hukum dan fakta yang terbukti.

DIREKTUR TIDAK OTOMATIS DIPIDANA BERSAMA KORPORASI: MEMAHAMI PUTUSAN TERBARU MK

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 371/PUU-XXIV/2026, yang diucapkan pada 29 Oktober 2026, mengabulkan seluruh permohonan pengujian Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam putusannya, MK menyatakan kata “dan” dalam ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”.

Perubahan ini memiliki konsekuensi penting dalam penanganan tindak pidana korporasi. Sebelumnya, rumusan Pasal 326 ayat (1) menyatakan bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap korporasi dan penanggung jawab korporasi. Rumusan tersebut berpotensi ditafsirkan seolah-olah keduanya harus selalu dimintai pertanggungjawaban secara bersamaan.

Setelah putusan MK, konstruksi tersebut memungkinkan tiga bentuk pertanggungjawaban: korporasi saja, penanggung jawab korporasi saja, atau korporasi bersama penanggung jawabnya.

Apakah direktur otomatis bertanggung jawab secara pidana?

Kedudukan seseorang sebagai direktur atau pengurus perusahaan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa orang tersebut harus dipidana atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkungan korporasi.

Pasal 326 ayat (2) KUHAP menyebut penanggung jawab korporasi meliputi pengurus yang memiliki jabatan fungsional dalam struktur organisasi, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat.

Namun, penentuan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban tetap harus didasarkan pada peran dan dasar pertanggungjawaban yang dapat dibuktikan. Penegak hukum tidak cukup hanya menunjuk jabatan seseorang dalam perusahaan tanpa menguraikan hubungan orang tersebut dengan tindak pidana yang didakwakan.

Hubungannya dengan KUHP Nasional

Putusan ini juga harus dibaca bersama Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pasal 49 tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap korporasi. Pertanggungjawaban korporasi itu juga dapat dikenakan kepada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.

Penjelasan perubahan Pasal 49 secara tegas menyebut bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Artinya, pembuktian bahwa suatu tindak pidana terjadi dalam konteks kegiatan korporasi tidak serta-merta menyelesaikan persoalan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana. Kedua persoalan tersebut perlu dianalisis secara terpisah.

Apa arti penting putusan ini?

Putusan MK Nomor 371/PUU-XXIV/2026 memperjelas bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak harus selalu dibebankan secara bersamaan kepada badan hukum dan pengurusnya.

Meski demikian, penggunaan frasa “dan/atau” bukan berarti aparat penegak hukum bebas menentukan subjek yang akan dimintai pertanggungjawaban tanpa dasar pembuktian. MK justru mengingatkan agar penegak hukum, terutama hakim, cermat menentukan apakah pertanggungjawaban dikenakan kepada korporasi, penanggung jawab korporasi, atau keduanya.

Diskusi

Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.

Tulis Komentar

Belum Ada Komentar Jadilah yang pertama memberikan komentar.
Kembali ke Artikel