PENGATURAN TERBARU UU REFORMA AGRARIA: APA YANG BERUBAH?

10 November 2026

Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria membawa perubahan penting dalam kebijakan pertanahan nasional. Bukan hanya memperkuat program redistribusi tanah, undang-undang ini juga memperkenalkan kelembagaan baru, mekanisme penyelesaian konflik agraria, serta pembatasan konsentrasi penguasaan tanah.

PENGATURAN TERBARU UU REFORMA AGRARIA: APA YANG BERUBAH?

Selama ini, pelaksanaan reforma agraria terutama berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Peraturan tersebut mengatur strategi pelaksanaan reforma agraria melalui legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.

Namun, berbagai persoalan dalam pelaksanaannya memperlihatkan bahwa koordinasi antar-lembaga dan penyelesaian konflik agraria masih membutuhkan landasan pengaturan yang lebih kuat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu latar belakang lahirnya UU No. 10 Tahun 2026, yang mulai berlaku sejak 30 September 2026.

Mengapa reforma agraria membutuhkan undang-undang baru?

Salah satu persoalan mendasar dalam kebijakan agraria adalah fragmentasi kewenangan. Urusan pertanahan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan tata ruang berada dalam lingkup kewenangan instansi yang berbeda. Dalam praktiknya, kebijakan satu sektor dapat bersinggungan langsung dengan hak penguasaan tanah masyarakat di sektor lainnya.

Akibatnya, penyelesaian konflik tidak selalu dapat dilakukan melalui satu mekanisme administratif. Masyarakat yang berhadapan dengan perusahaan, misalnya, dapat menghadapi persoalan yang melibatkan status hak atas tanah, izin usaha, penetapan kawasan hutan, hingga kebijakan pemerintah daerah.

UU No. 10 Tahun 2026 mencoba menjawab persoalan tersebut dengan membangun kerangka hukum reforma agraria yang lebih terintegrasi. Pengaturannya tidak hanya berbicara mengenai pemberian tanah kepada masyarakat, tetapi juga mencakup pemulihan hak, penyelesaian konflik, pengendalian penguasaan tanah, dan pemberdayaan penerima reforma agraria.

Perubahan pertama: pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria

Salah satu perubahan paling penting terdapat pada pengaturan kelembagaan. Pasal 10 UU No. 10 Tahun 2026 menentukan bahwa penyelenggaraan reforma agraria dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Lembaga ini memiliki tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan reforma agraria.

Kewenangannya juga tidak berhenti pada koordinasi administratif. Pasal 13 memberikan kewenangan untuk menetapkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria, melakukan verifikasi dan validasi objek maupun subjek reforma agraria, serta menghentikan sementara proses administrasi pertanahan terhadap objek yang sedang berstatus konflik agraria.

Bahkan, lembaga tersebut diberikan kewenangan menetapkan keputusan penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi tanah, dan pemberdayaan subjek reforma agraria yang bersifat mengikat.

Pengaturan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pola koordinasi antar-lembaga menuju kelembagaan yang memiliki kewenangan lebih terpusat.

Meskipun demikian, efektivitas kewenangan tersebut masih akan sangat bergantung pada kejelasan prosedur, standar pembuktian, mekanisme keberatan, serta hubungan kewenangannya dengan instansi pertanahan dan lembaga peradilan.

Perubahan kedua: penyelesaian konflik tidak lagi hanya berorientasi pada redistribusi tanah

Selama ini, pembahasan reforma agraria sering kali lebih menonjolkan pembagian dan pemberian sertifikat tanah. Padahal, sebagian persoalan agraria justru berawal dari hilangnya penguasaan atau pemilikan tanah masyarakat akibat kebijakan, pemberian izin, maupun sengketa penguasaan lahan.

UU No. 10 Tahun 2026 memberikan perhatian lebih besar terhadap penyelesaian konflik dan pemulihan hak atas tanah.

Pengaturan mengenai Lokasi Prioritas Reforma Agraria atau LPRA menjadi salah satu instrumen penting. Penetapannya mempertimbangkan wilayah yang mengalami ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, tanah telantar, kemiskinan, tanah absentee, dan penguasaan tanah yang melampaui batas maksimum.

Dengan mekanisme tersebut, identifikasi persoalan agraria diharapkan tidak hanya dilakukan berdasarkan program pemerintah, tetapi juga dapat memperhatikan laporan dan pengaduan masyarakat.

Hal yang menarik adalah kewenangan penghentian sementara proses administrasi pertanahan atas objek yang berstatus konflik agraria. Kewenangan ini berpotensi mencegah perubahan status administrasi suatu objek ketika konflik belum terselesaikan.

Namun, penghentian sementara tersebut perlu diterapkan secara hati-hati. Keberadaan konflik tidak boleh otomatis menghilangkan perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki hak atau kepentingan sah atas tanah yang bersangkutan.

Perubahan ketiga: pengendalian konsentrasi penguasaan tanah

Salah satu persoalan yang ingin diselesaikan melalui reforma agraria adalah ketimpangan penguasaan tanah. Sebab, redistribusi tanah akan kehilangan maknanya apabila tanah yang telah diberikan kepada masyarakat pada akhirnya kembali terkonsentrasi kepada kelompok atau badan usaha tertentu.

Pasal 36 UU No. 10 Tahun 2026 mengatur kewajiban pemerintah untuk mencegah pengalihan kembali tanah hasil reforma agraria yang menyebabkan konsentrasi pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Pengaturan tersebut dilengkapi Pasal 37 yang memberikan dasar bagi pemerintah untuk menentukan batas minimum dan maksimum penguasaan serta pemilikan tanah.

Bahkan, batas maksimum penguasaan tanah bagi badan usaha harus diperhitungkan secara kumulatif, termasuk terhadap badan usaha yang terafiliasi. Artinya, penguasaan tanah melalui beberapa badan usaha yang memiliki hubungan afiliasi juga menjadi bagian dari perhatian pengaturan ini.

Undang-undang tersebut juga menetapkan arah pengurangan rasio ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah hingga 0,30.

Ketentuan ini penting karena pengendalian penguasaan tanah tidak cukup dilakukan dengan melihat satu bidang tanah atau satu badan hukum secara terpisah. Struktur penguasaan tanah secara keseluruhan perlu diperhatikan.

Perubahan keempat: kewajiban baru bagi pemegang HGU dan izin usaha perkebunan

Pengaturan yang cukup menarik perhatian dunia usaha terdapat dalam Pasal 48.

Ketentuan tersebut mewajibkan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan pemegang izin usaha perkebunan menyerahkan paling sedikit 20 persen dari luas bidang tanah HGU.

Kewajiban ini tentu memiliki konsekuensi bagi kegiatan usaha perkebunan, khususnya dalam kaitannya dengan penyediaan tanah untuk kepentingan reforma agraria.

Namun, ketentuan tersebut tidak boleh langsung dipahami tanpa memperhatikan aturan pelaksanaannya. Pasal 48 ayat (2) secara tegas memerintahkan agar pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Karena itu, masih diperlukan kejelasan mengenai tata cara penghitungan luas tanah, cakupan pemegang kewajiban, tahapan penyerahan, serta mekanisme pelaksanaannya. Hal ini penting untuk mencegah ketidakpastian hukum, baik bagi masyarakat penerima reforma agraria maupun pelaku usaha.

Perubahan kelima: adanya pengaturan sanksi pidana

Hal lain yang patut diperhatikan adalah dimasukkannya ketentuan pidana dalam undang-undang reforma agraria.

Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 mengatur sejumlah perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana, antara lain penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan reforma agraria, penerbitan keputusan secara melawan hukum yang mengalihkan objek reforma agraria kepada pihak yang tidak berhak, serta tindakan menghalangi pelaksanaan reforma agraria melalui kekerasan, ancaman, atau intimidasi.

Pasal 44 juga mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang tetap menduduki atau menguasai tanah yang telah ditetapkan sebagai objek reforma agraria tanpa didasarkan pada hak, izin, atau dasar penguasaan lain yang sah.

Sementara itu, Pasal 45 mengatur penguasaan atau pemilikan tanah hasil reforma agraria secara kumulatif yang melampaui batas maksimum.

Untuk beberapa tindak pidana tersebut, undang-undang menetapkan ancaman penjara paling lama empat tahun, dengan ketentuan pidana denda sesuai kategori yang ditentukan.

Kehadiran ketentuan pidana ini memperlihatkan bahwa reforma agraria tidak lagi semata-mata dipandang sebagai program administratif. Pemerintah juga membangun instrumen penegakan hukum untuk melindungi pelaksanaannya.

Meski demikian, penerapan sanksi pidana harus tetap memperhatikan asas legalitas, unsur tindak pidana, dan pembuktian. Status tanah sebagai objek reforma agraria serta ada atau tidaknya dasar penguasaan yang sah harus dibuktikan terlebih dahulu. Tidak setiap sengketa atau penguasaan tanah otomatis merupakan tindak pidana.

Lalu, apa yang tetap dipertahankan?

Meskipun pengaturannya mengalami perubahan, UU No. 10 Tahun 2026 tidak menghapus prinsip dasar hukum agraria nasional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tetap menjadi landasan utama hukum pertanahan Indonesia. Prinsip fungsi sosial tanah dan penguasaan negara atas sumber daya agraria tetap menjadi dasar penyelenggaraan reforma agraria.

Selain itu, pendekatan penataan aset dan penataan akses juga tetap dipertahankan.

Penataan aset berkaitan dengan penataan kembali penguasaan dan pemilikan tanah, sedangkan penataan akses berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat agar tanah yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara produktif.

Dengan demikian, keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan. Tanah yang diberikan juga harus mampu mendukung kehidupan ekonomi masyarakat penerimanya.

Pengaturan mengenai redistribusi tanah juga tetap memberikan ruang bagi berbagai bentuk hak atas tanah, termasuk hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha, dan hak ulayat atau hak milik bersama sesuai ketentuan undang-undang.

Hal ini memperlihatkan bahwa reforma agraria tidak semata-mata diarahkan pada kepemilikan individual, tetapi juga mengakui pentingnya penguasaan dan pengelolaan tanah secara bersama, termasuk oleh masyarakat adat.

Apakah Perpres Nomor 62 Tahun 2023 masih berlaku?

Ini merupakan salah satu hal yang perlu dipahami agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca perubahan regulasi.

UU No. 10 Tahun 2026 tidak serta-merta menghapus seluruh peraturan yang telah ada sebelumnya. Pasal 50 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, tata ruang, pesisir dan pulau-pulau kecil beserta peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang baru.

Dengan demikian, Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tetap dapat digunakan sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2026.

Namun, keberlakuan tersebut tidak berarti seluruh mekanisme kelembagaan dalam aturan sebelumnya dapat dijalankan tanpa penyesuaian. Ketentuan baru mengenai lembaga penyelenggara dan pembagian kewenangan tetap harus menjadi acuan.

Bagaimana nasib program reforma agraria yang sudah berjalan?

Perubahan undang-undang juga perlu memperhatikan kepastian hukum terhadap program yang telah berjalan sebelum aturan baru diberlakukan.

Pasal 46 dan Pasal 47 mengatur ketentuan peralihan, termasuk pengalihan tugas, fungsi, kewenangan, program, dan kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria maupun satuan tugas terkait kepada lembaga baru setelah lembaga tersebut terbentuk.

Program penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah, penataan akses, serta kegiatan reforma agraria yang sedang berlangsung tetap dilaksanakan dan diintegrasikan dengan ketentuan baru.

Artinya, perubahan pengaturan tidak dimaksudkan untuk mengulang seluruh proses dari awal atau menghapus hasil pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya.

Undang-undang ini juga tidak berlaku surut terhadap penyelenggaraan reforma agraria.

Selain itu, Pasal 49 memberikan waktu paling lama satu tahun sejak pengundangan bagi pemerintah untuk menetapkan peraturan pelaksana. Dengan demikian, masa transisi menjadi tahap penting untuk memastikan perubahan kelembagaan dan kewenangan dapat berjalan tanpa mengganggu pelayanan pertanahan.

Persoalan berikutnya: apakah perubahan norma akan menyelesaikan konflik agraria?

Pada akhirnya, perubahan pengaturan reforma agraria melalui UU No. 10 Tahun 2026 merupakan perkembangan penting dalam hukum agraria Indonesia.

Namun, penguatan norma hukum tidak otomatis menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan tanah. Justru setelah undang-undang ini berlaku, terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diperhatikan pemerintah.

Pertama, memastikan lembaga baru memiliki mekanisme kerja yang transparan dan tidak justru menambah tumpang tindih kewenangan. Kedua, memastikan keputusan penyelesaian konflik agraria tetap menghormati hak-hak pihak yang berkepentingan dan tersedia mekanisme pengujian hukum yang jelas. Ketiga, memastikan ketentuan mengenai penyerahan minimal 20 persen tanah HGU dapat diterapkan secara terukur dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Yang juga tidak kalah penting adalah memastikan pelaksanaan reforma agraria tidak sekadar mengejar target administratif. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pengakuan atas tanah, tetapi juga perlindungan terhadap penguasaan tanahnya dan kepastian untuk memanfaatkannya sebagai sumber penghidupan.

Pada titik inilah keberhasilan UU No. 10 Tahun 2026 akan diuji. Bukan pada seberapa banyak kewenangan baru yang dibentuk atau seberapa banyak ketentuan yang ditambahkan, melainkan apakah perubahan tersebut benar-benar mampu memperkecil ketimpangan penguasaan tanah dan memberikan penyelesaian yang adil terhadap konflik agraria di Indonesia.


Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
  4. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

 Disclaimer: Artikel ini merupakan informasi dan edukasi hukum, bukan pendapat hukum terhadap perkara pertanahan tertentu.

Diskusi

Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.

Tulis Komentar

Belum Ada Komentar Jadilah yang pertama memberikan komentar.
Kembali ke Artikel