Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi: Proses dan Hukumnya

11 Oktober 2026

Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi menjadi alternatif di luar pengadilan. Simak proses, peran mediator, dan kekuatan hasil kesepakatannya.

Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi: Proses dan Hukumnya

Peran Camat dalam Mediasi Sengketa Tanah

Penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh Camat Mangngarabombang yang memiliki peran sebagai mediator dalam sengketa tanah yang terjadi di Desa Bontomanai. Melalui peran yang dilakukan tersebut, itu tidak berarti camat dapat memutus hak atas tanah. Dalam mediasi sukarela, camat berfungsi sebagai pihak yang membantu mempertemukan kepentingan para pihak. Penyelesaian tetap bergantung pada kesediaan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan.

Mediator tidak sama dengan hakim. Mediator membantu proses perundingan, sedangkan keputusan atas pokok sengketa melalui mekanisme peradilan berada pada kewenangan hakim.

Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Sengketa Tanah

Salah satu persoalan penting dalam mediasi sengketa tanah adalah kekuatan hukum hasil kesepakatannya. Dalam studi kasus Desa Bontomanai, kesepakatan para pihak dituangkan dalam Berita Acara Mediasi yang ditandatangani oleh para pihak, camat, dan saksi. Akan tetapi, kesepakatan tersebut tidak ditindaklanjuti menjadi akta perdamaian yang didaftarkan di pengadilan. Karena itu, kesepakatan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekusi apabila kemudian salah satu pihak mengingkarinya.

Masyarakat perlu memahami bahwa kesepakatan damai secara tertulis tidak selalu memiliki kedudukan yang sama dengan akta perdamaian yang memperoleh kekuatan eksekutorial melalui mekanisme pengadilan. Untuk mediasi di pengadilan, prosedurnya saat ini diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang masih berstatus berlaku.

Faktor yang Menghambat Mediasi Sengketa Tanah

Terdapat tiga faktor utama yang menghambat penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kecamatan Mangngarabombang.

1. Kurangnya Pemahaman Hukum

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum pertanahan dapat menyebabkan dokumen tertentu dianggap sudah cukup sebagai bukti kepemilikan. Penelitian menemukan adanya anggapan bahwa kuitansi atau SPPT sudah cukup untuk membuktikan kepemilikan tanah.

2. Campur Tangan Pihak Luar

Pihak luar yang ikut memengaruhi para pihak dapat membuat proses mediasi semakin sulit. Intervensi tersebut dapat menyebabkan masing-masing pihak semakin mempertahankan pendiriannya sehingga kesepakatan sulit dicapai.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan hukum dan negosiasi di tingkat kecamatan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas proses mediasi sengketa tanah.

Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi memiliki dasar dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Untuk perkara yang telah masuk ke pengadilan, prosedur mediasi mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam konteks penanganan kasus pertanahan oleh Kementerian ATR/BPN, ketentuan yang berlaku saat ini adalah Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang mencabut Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016.

Sumber Referensi

Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.

J. Paradigma Administrasi Negara

Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi di Desa Bontomanai Kecamatan Manngarabombang Kabupaten Takalar

PK

Prof. Dr. Kurniati, M.H.I

Guru Besar UIN Alauddin Makassar
PM

Prof. Dr. H. Baso Midong, M.Ag.

PM

Prof. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.

Diskusi

Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.

Tulis Komentar

Belum Ada Komentar Jadilah yang pertama memberikan komentar.
Kembali ke Artikel