KANDORA LAW FIRM DESAK KAPOLRI EVALUASI PENANGANAN PERKARA OKNUM BRIPTU DI SULAWESI SELATAN

11 Oktober 2026

Penetapan tersangka harus diikuti kepastian hukum. Pelapor perkara di Makassar meminta kejelasan perkembangan penyidikan dan tindak lanjut pengaduan Propam.

KANDORA LAW FIRM DESAK KAPOLRI EVALUASI PENANGANAN PERKARA OKNUM BRIPTU DI SULAWESI SELATAN

MAKASSAR — Penanganan perkara dugaan penipuan dan/atau penggelapan yang dilaporkan Thoyodi Kwandou sejak Februari 2025 kembali menjadi sorotan. Meski penyidikan telah berjalan dan dua orang ditetapkan sebagai tersangka pada November 2025, pihak pelapor disebut belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai perkembangan terbaru perkara tersebut.

Perhatian terhadap perkara ini semakin menguat karena salah satu tersangka disebut merupakan anggota Polri berpangkat Briptu. Selain perkara pidana tersebut, terdapat pula pengaduan dugaan pelanggaran kode etik kepolisian serta laporan lain yang diajukan oleh anggota keluarga yang bersangkutan.

Persoalan ini mendorong desakan agar pimpinan Polri melakukan evaluasi menyeluruh, memastikan pengawasan internal berjalan efektif, dan memberikan kepastian mengenai tindak lanjut setiap laporan sesuai ketentuan hukum.

Perkara Berjalan Sejak 2025, Perkembangan Masih Dipertanyakan

Berdasarkan dokumen yang tersedia, perkara bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/158/II/2025/SPKT/Polda Sulsel tertanggal 25 Februari 2025, terkait dugaan penipuan dan/atau penggelapan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan surat perintah penyidikan diterbitkan pada 19 Agustus 2025. Gelar perkara kemudian dilaksanakan pada 12 November 2025.

Dokumen penetapan tersangka menyebut dua orang berinisial R.G.W. dan K.A.M. sebagai tersangka. Salah satunya disebut merupakan anggota Polri berpangkat Briptu. Dokumen tersebut mencantumkan Pasal 378 juncto Pasal 372 KUHP sebagai ketentuan yang disangkakan.

Menurut informasi yang disampaikan kepada tim hukum, hingga permohonan pengawasan diajukan pada 2 Oktober 2026, belum diperoleh penjelasan yang memadai mengenai status terkini perkara, perkembangan penyidikan setelah penetapan tersangka, maupun tindak lanjut terkait berkas perkara. Sebelumnya, permohonan pengawasan telah disampaikan kepada Kapolda Sulawesi Selatan c.q. Irwasda. Permohonan itu meminta penjelasan tertulis mengenai status perkara, langkah penyidikan yang telah dilakukan, serta tindak lanjut terkait penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Penetapan tersangka bukan akhir dari proses pidana. Tahapan selanjutnya harus berjalan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan hak seluruh pihak. Karena itu, perkembangan perkara dan kendala yang mungkin dihadapi perlu dijelaskan melalui mekanisme resmi.

Pengaduan Propam Memerlukan Kejelasan Tindak Lanjut

Selain laporan pidana, Thoyodi Kwandou telah mengajukan pengaduan kepada Propam pada 24 Februari 2025.

Surat perkembangan penanganan pengaduan tertanggal April 2025 menerangkan bahwa Subbidpaminal Bidpropam Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan awal dan pengumpulan informasi, termasuk keterangan saksi serta bukti. Surat tersebut mencatat adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berdasarkan hasil analisis, dengan penanganan selanjutnya dialihkan kepada Subbidwabprof.

Keterangan tersebut bukan keputusan final mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran etik. Namun, perkembangan itu menjadi dasar untuk meminta kejelasan mengenai kelanjutan pemeriksaan dan hasil penanganan pengaduan.

Pengawasan internal merupakan bagian penting dari akuntabilitas kepolisian. Oleh karena itu, status pengaduan dan tindak lanjutnya perlu dipastikan sesuai kewenangan serta prosedur yang berlaku.

Laporan Lain dari Anggota Keluarga Turut Menjadi Perhatian

Pada 25 Juli 2026, Gabrella Nathasya mengajukan Laporan Polisi Nomor LP/B/836/VII/2026/SPKT/Polda Sulsel terkait dugaan penelantaran rumah tangga, khususnya persoalan nafkah bagi dirinya dan dua anaknya. Pada tanggal yang sama, Adrian Mamusung mengajukan Laporan Polisi Nomor LP/B/166/VII/2026/SPKT/Polsek Biringkanaya/Polrestabes Makassar terkait dugaan penganiayaan.

Kedua pelapor tersebut telah memberikan kuasa hukum kepada KANDORA LAW FIRM untuk menangani kepentingan hukum masing-masing.

Seluruh laporan tersebut tetap harus diperiksa secara objektif berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan laporan tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan pihak yang dilaporkan.

Meski demikian, setiap laporan masyarakat patut memperoleh penanganan profesional dan proporsional, tanpa membedakan kedudukan atau status pihak yang terlibat.

Desak Evaluasi, Pengaduan Akan Dibawa ke Mabes Polri

Pihak pelapor mendesak Polda Sulawesi Selatan memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan perkara pidana dan tindak lanjut pengaduan Propam. Kejelasan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah tahapan penanganan telah berjalan sesuai prosedur dan apakah terdapat kendala yang perlu dievaluasi.

Apabila belum ada penjelasan dan tindak lanjut yang memadai, tim hukum menyatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat pusat melalui pengaduan kepada Kapolri, Irwasum Polri, Divisi Propam Polri di Mabes Polri, serta Ombudsman Republik Indonesia sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Pengaduan kepada Kapolri dimaksudkan untuk meminta perhatian dan evaluasi atas penanganan perkara. Irwasum Polri diharapkan dapat menindaklanjuti aspek pengawasan internal sesuai kewenangannya, sedangkan Divisi Propam diminta memberikan perhatian terhadap aspek dugaan pelanggaran etik. Sementara itu, Ombudsman RI dapat dimintai pemeriksaan apabila terdapat dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik yang termasuk kewenangannya.

Langkah tersebut ditempuh melalui mekanisme resmi, bukan untuk mengintervensi penyidikan atau mendahului proses pembuktian.

“Yang kami minta adalah kejelasan perkembangan perkara, kepastian tindak lanjut, dan pengawasan yang efektif. Jika belum ada penjelasan yang memadai, kami akan menempuh mekanisme pengaduan di tingkat pusat agar persoalan ini diperiksa sesuai kewenangan masing-masing lembaga,” ujar Hasmin Suleman, S.H., M.H., perwakilan kuasa hukum.

Kapolda Baru Diharapkan Menjadikan Evaluasi sebagai Prioritas

Pergantian kepemimpinan Polda Sulawesi Selatan menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti secara terukur. Dengan hadirnya Kapolda baru, Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H., perkara yang telah berjalan sejak 2025 ini diharapkan memperoleh perhatian sesuai kewenangan pimpinan kepolisian.

Evaluasi tidak semestinya berhenti pada pemeriksaan administratif. Hal yang lebih penting adalah memastikan adanya kejelasan status perkara, tindak lanjut penyidikan, dan penyelesaian pengaduan sesuai prosedur. Kepemimpinan baru diharapkan memperkuat prinsip bahwa setiap laporan masyarakat harus ditangani secara proporsional dan setiap kendala dalam penanganan perkara perlu dievaluasi secara objektif.

“Polisi Bersama Masyarakat” Harus Terwujud dalam Pelayanan

Semangat “Polisi Bersama Masyarakat” diharapkan tercermin dalam pelayanan yang adil, keterbukaan terhadap pengaduan, serta kesediaan institusi memberikan informasi perkembangan perkara sesuai ketentuan. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui komunikasi, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam menangani laporan masyarakat dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan.

Melalui langkah hukum dan mekanisme pengawasan yang tersedia, pihak pelapor berharap memperoleh kejelasan atas perkara yang dilaporkan. Seluruh upaya tersebut tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah dan hak setiap pihak untuk memperoleh proses hukum yang adil.

Pada akhirnya, yang menjadi tuntutan adalah kepastian hukum: setiap laporan ditangani sesuai ketentuan, setiap pengaduan ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan, dan setiap proses dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber Referensi

Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.

Kandora Law Firm

Kandora Law Firm

Firma Hukum

Diskusi

Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.

Tulis Komentar

Belum Ada Komentar Jadilah yang pertama memberikan komentar.
Kembali ke Artikel