RUU Perampasan Aset: Solusi Korupsi atau Ancaman Hak Milik?

RUU Perampasan Aset: Solusi atas Korupsi atau Ancaman Hak Kepemilikan?

RUU Perampasan Aset kembali menjadi isu penting dalam pembahasan hukum pidana dan pemberantasan korupsi. Gagasan utamanya adalah memperkuat mekanisme negara untuk memulihkan aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

Persoalannya, perampasan aset menyangkut dua kepentingan yang sama-sama penting: efektivitas pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak kepemilikan warga negara. Lantas, apakah RUU Perampasan Aset merupakan solusi untuk memperkuat pemberantasan korupsi atau justru berpotensi mengancam hak milik?

Mengapa RUU Perampasan Aset Dibutuhkan?

Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara. Hasil tindak pidana juga dapat disembunyikan, dialihkan, atau ditempatkan atas nama pihak lain. Dalam kondisi tertentu, proses pemidanaan pelaku tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan pemulihan aset. Karena itu, perampasan aset menjadi salah satu instrumen yang dipandang penting dalam pemberantasan tindak pidana yang menghasilkan keuntungan ekonomi.

Tujuannya bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa hasil kejahatan tidak tetap dinikmati oleh pelaku atau pihak yang berkepentingan. Pemulihan aset dapat menjadi bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang berorientasi pada pengembalian kerugian dan pemutusan manfaat ekonomi dari tindak pidana.

Hak Kepemilikan Tetap Harus Dilindungi

Meskipun pemberantasan korupsi merupakan kepentingan publik, kewenangan negara untuk mengambil atau merampas aset tidak dapat dijalankan tanpa batas.

Hak kepemilikan memperoleh perlindungan konstitusional. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Namun, hak milik juga bukan hak yang berdiri tanpa batas. Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 memberikan kerangka pembatasan hak dengan tetap mensyaratkan dasar hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Apa Itu Non-Conviction Based Asset Forfeiture?

Salah satu isu penting dalam RUU Perampasan Aset adalah non-conviction based asset forfeiture (NCB). Secara sederhana, mekanisme ini memungkinkan perampasan aset dalam kondisi tertentu tanpa harus selalu didahului oleh pemidanaan atau putusan bersalah terhadap pemilik aset.

Pendekatan tersebut dapat menjadi instrumen penting ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau terdapat kondisi lain yang membuat proses pemidanaan tidak dapat berjalan secara efektif.Namun, mekanisme NCB juga membutuhkan kehati-hatian. Jika standar pembuktian, prosedur, dan mekanisme keberatan tidak dirumuskan secara jelas, kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan terhadap due process of law dan perlindungan hak kepemilikan.

NCB seharusnya tidak dipahami sebagai kewenangan tanpa batas untuk mengambil aset seseorang.

Lima Hal yang Harus Diatur Secara Jelas

Agar RUU Perampasan Aset tidak berubah menjadi instrumen yang berpotensi disalahgunakan, terdapat sejumlah aspek yang perlu memperoleh perhatian.

1. Kejelasan Kewenangan dan Prosedur

Kewenangan aparat dalam melakukan penyitaan dan perampasan aset harus memiliki dasar hukum yang jelas. Setiap tindakan harus dapat ditelusuri dan diawasi agar tidak membuka ruang bagi kesewenang-wenangan.

2. Standar dan Beban Pembuktian

Standar pembuktian harus dirumuskan secara terukur. Negara perlu memiliki dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa suatu aset berkaitan dengan tindak pidana. Pada saat yang sama, pemilik atau pihak yang berkepentingan harus memperoleh kesempatan yang wajar untuk memberikan penjelasan dan mengajukan keberatan.

3. Perlindungan Pihak Ketiga

Aset yang berkaitan dengan tindak pidana tidak selalu berada langsung di tangan pelaku. Bisa saja aset berada pada pasangan, keluarga, perusahaan, atau pihak lain. Pihak ketiga yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan agar tidak kehilangan hak hanya karena memiliki hubungan tertentu dengan pihak yang sedang diperiksa.

4. Kejelasan Objek Perampasan

RUU juga perlu memberikan batasan mengenai aset apa saja yang dapat dirampas. Kejelasan objek penting untuk mencegah penafsiran yang terlalu luas dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

5. Pengawasan dan Upaya Hukum

Setiap tindakan perampasan harus memiliki mekanisme pengawasan dan upaya hukum. Pihak yang merasa haknya dirugikan harus memiliki kesempatan untuk menguji tindakan negara melalui prosedur yang independen dan transparan.

Pemberantasan Korupsi Tidak Boleh Mengabaikan Due Process of Law

Perdebatan mengenai RUU Perampasan Aset pada dasarnya mempertemukan dua kepentingan hukum. Di satu sisi, negara berkewajiban memberantas korupsi dan memulihkan hasil tindak pidana. Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban melindungi hak konstitusional warga negara.

Keduanya tidak seharusnya diposisikan sebagai pilihan yang saling bertentangan.

Due process of law justru menjadi jembatan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak warga negara. Semakin besar kewenangan negara dalam melakukan perampasan aset, semakin penting pula mekanisme pengawasan, pembuktian, dan keberatan yang tersedia bagi masyarakat.

RUU Perampasan Aset Harus Tetap Dalam Kerangka Negara Hukum

RUU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat pemulihan hasil tindak pidana. Namun, efektivitas hukum tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak aset yang berhasil dirampas.

Ukuran keberhasilan juga harus dilihat dari apakah proses tersebut memenuhi kepastian hukum, proporsionalitas, transparansi, perlindungan hak pihak ketiga, dan due process of law.