PENGATURAN TERBARU UU REFORMA AGRARIA: APA YANG BERUBAH?
Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria membawa perubahan penting dalam kebijakan pertanahan nasional. Bukan hanya memperkuat program redistribusi tanah, undang-undang ini juga memperkenalkan kelembagaan baru, mekanisme penyelesaian konflik agraria, serta pembatasan konsentrasi penguasaan tanah.
Pertama, memastikan lembaga baru memiliki mekanisme kerja yang transparan dan tidak justru menambah tumpang tindih kewenangan. Kedua, memastikan keputusan penyelesaian konflik agraria tetap menghormati hak-hak pihak yang berkepentingan dan tersedia mekanisme pengujian hukum yang jelas. Ketiga, memastikan ketentuan mengenai penyerahan minimal 20 persen tanah HGU dapat diterapkan secara terukur dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Yang juga tidak kalah penting adalah memastikan pelaksanaan reforma agraria tidak sekadar mengejar target administratif. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pengakuan atas tanah, tetapi juga perlindungan terhadap penguasaan tanahnya dan kepastian untuk memanfaatkannya sebagai sumber penghidupan.
Pada titik inilah keberhasilan UU No. 10 Tahun 2026 akan diuji. Bukan pada seberapa banyak kewenangan baru yang dibentuk atau seberapa banyak ketentuan yang ditambahkan, melainkan apakah perubahan tersebut benar-benar mampu memperkecil ketimpangan penguasaan tanah dan memberikan penyelesaian yang adil terhadap konflik agraria di Indonesia.
Dasar hukum:
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
- Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Disclaimer: Artikel ini merupakan informasi dan edukasi hukum, bukan pendapat hukum terhadap perkara pertanahan tertentu.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.