PENGATURAN TERBARU UU REFORMA AGRARIA: APA YANG BERUBAH?

10 November 2026

Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria membawa perubahan penting dalam kebijakan pertanahan nasional. Bukan hanya memperkuat program redistribusi tanah, undang-undang ini juga memperkenalkan kelembagaan baru, mekanisme penyelesaian konflik agraria, serta pembatasan konsentrasi penguasaan tanah.

PENGATURAN TERBARU UU REFORMA AGRARIA: APA YANG BERUBAH?

Pengaturan mengenai redistribusi tanah juga tetap memberikan ruang bagi berbagai bentuk hak atas tanah, termasuk hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha, dan hak ulayat atau hak milik bersama sesuai ketentuan undang-undang.

Hal ini memperlihatkan bahwa reforma agraria tidak semata-mata diarahkan pada kepemilikan individual, tetapi juga mengakui pentingnya penguasaan dan pengelolaan tanah secara bersama, termasuk oleh masyarakat adat.

Apakah Perpres Nomor 62 Tahun 2023 masih berlaku?

Ini merupakan salah satu hal yang perlu dipahami agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca perubahan regulasi.

UU No. 10 Tahun 2026 tidak serta-merta menghapus seluruh peraturan yang telah ada sebelumnya. Pasal 50 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, tata ruang, pesisir dan pulau-pulau kecil beserta peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang baru.

Dengan demikian, Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tetap dapat digunakan sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2026.

Namun, keberlakuan tersebut tidak berarti seluruh mekanisme kelembagaan dalam aturan sebelumnya dapat dijalankan tanpa penyesuaian. Ketentuan baru mengenai lembaga penyelenggara dan pembagian kewenangan tetap harus menjadi acuan.

Bagaimana nasib program reforma agraria yang sudah berjalan?

Perubahan undang-undang juga perlu memperhatikan kepastian hukum terhadap program yang telah berjalan sebelum aturan baru diberlakukan.

Pasal 46 dan Pasal 47 mengatur ketentuan peralihan, termasuk pengalihan tugas, fungsi, kewenangan, program, dan kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria maupun satuan tugas terkait kepada lembaga baru setelah lembaga tersebut terbentuk.

Program penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah, penataan akses, serta kegiatan reforma agraria yang sedang berlangsung tetap dilaksanakan dan diintegrasikan dengan ketentuan baru.

Artinya, perubahan pengaturan tidak dimaksudkan untuk mengulang seluruh proses dari awal atau menghapus hasil pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya.

Undang-undang ini juga tidak berlaku surut terhadap penyelenggaraan reforma agraria.

Selain itu, Pasal 49 memberikan waktu paling lama satu tahun sejak pengundangan bagi pemerintah untuk menetapkan peraturan pelaksana. Dengan demikian, masa transisi menjadi tahap penting untuk memastikan perubahan kelembagaan dan kewenangan dapat berjalan tanpa mengganggu pelayanan pertanahan.

Persoalan berikutnya: apakah perubahan norma akan menyelesaikan konflik agraria?

Pada akhirnya, perubahan pengaturan reforma agraria melalui UU No. 10 Tahun 2026 merupakan perkembangan penting dalam hukum agraria Indonesia.

Namun, penguatan norma hukum tidak otomatis menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan tanah. Justru setelah undang-undang ini berlaku, terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diperhatikan pemerintah.

Diskusi

Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.

Tulis Komentar

Belum Ada Komentar Jadilah yang pertama memberikan komentar.
Kembali ke Artikel