PENGATURAN TERBARU UU REFORMA AGRARIA: APA YANG BERUBAH?

10 November 2026

Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria membawa perubahan penting dalam kebijakan pertanahan nasional. Bukan hanya memperkuat program redistribusi tanah, undang-undang ini juga memperkenalkan kelembagaan baru, mekanisme penyelesaian konflik agraria, serta pembatasan konsentrasi penguasaan tanah.

PENGATURAN TERBARU UU REFORMA AGRARIA: APA YANG BERUBAH?

Namun, ketentuan tersebut tidak boleh langsung dipahami tanpa memperhatikan aturan pelaksanaannya. Pasal 48 ayat (2) secara tegas memerintahkan agar pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Karena itu, masih diperlukan kejelasan mengenai tata cara penghitungan luas tanah, cakupan pemegang kewajiban, tahapan penyerahan, serta mekanisme pelaksanaannya. Hal ini penting untuk mencegah ketidakpastian hukum, baik bagi masyarakat penerima reforma agraria maupun pelaku usaha.

Perubahan kelima: adanya pengaturan sanksi pidana

Hal lain yang patut diperhatikan adalah dimasukkannya ketentuan pidana dalam undang-undang reforma agraria.

Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 mengatur sejumlah perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana, antara lain penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan reforma agraria, penerbitan keputusan secara melawan hukum yang mengalihkan objek reforma agraria kepada pihak yang tidak berhak, serta tindakan menghalangi pelaksanaan reforma agraria melalui kekerasan, ancaman, atau intimidasi.

Pasal 44 juga mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang tetap menduduki atau menguasai tanah yang telah ditetapkan sebagai objek reforma agraria tanpa didasarkan pada hak, izin, atau dasar penguasaan lain yang sah.

Sementara itu, Pasal 45 mengatur penguasaan atau pemilikan tanah hasil reforma agraria secara kumulatif yang melampaui batas maksimum.

Untuk beberapa tindak pidana tersebut, undang-undang menetapkan ancaman penjara paling lama empat tahun, dengan ketentuan pidana denda sesuai kategori yang ditentukan.

Kehadiran ketentuan pidana ini memperlihatkan bahwa reforma agraria tidak lagi semata-mata dipandang sebagai program administratif. Pemerintah juga membangun instrumen penegakan hukum untuk melindungi pelaksanaannya.

Meski demikian, penerapan sanksi pidana harus tetap memperhatikan asas legalitas, unsur tindak pidana, dan pembuktian. Status tanah sebagai objek reforma agraria serta ada atau tidaknya dasar penguasaan yang sah harus dibuktikan terlebih dahulu. Tidak setiap sengketa atau penguasaan tanah otomatis merupakan tindak pidana.

Lalu, apa yang tetap dipertahankan?

Meskipun pengaturannya mengalami perubahan, UU No. 10 Tahun 2026 tidak menghapus prinsip dasar hukum agraria nasional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tetap menjadi landasan utama hukum pertanahan Indonesia. Prinsip fungsi sosial tanah dan penguasaan negara atas sumber daya agraria tetap menjadi dasar penyelenggaraan reforma agraria.

Selain itu, pendekatan penataan aset dan penataan akses juga tetap dipertahankan.

Penataan aset berkaitan dengan penataan kembali penguasaan dan pemilikan tanah, sedangkan penataan akses berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat agar tanah yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara produktif.

Dengan demikian, keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan. Tanah yang diberikan juga harus mampu mendukung kehidupan ekonomi masyarakat penerimanya.

Diskusi

Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.

Tulis Komentar

Belum Ada Komentar Jadilah yang pertama memberikan komentar.
Kembali ke Artikel