KANDORA LAW FIRM DESAK KAPOLRI EVALUASI PENANGANAN PERKARA OKNUM BRIPTU DI SULAWESI SELATAN

11 Oktober 2026

Penetapan tersangka harus diikuti kepastian hukum. Pelapor perkara di Makassar meminta kejelasan perkembangan penyidikan dan tindak lanjut pengaduan Propam.

KANDORA LAW FIRM DESAK KAPOLRI EVALUASI PENANGANAN PERKARA OKNUM BRIPTU DI SULAWESI SELATAN

Evaluasi tidak semestinya berhenti pada pemeriksaan administratif. Hal yang lebih penting adalah memastikan adanya kejelasan status perkara, tindak lanjut penyidikan, dan penyelesaian pengaduan sesuai prosedur. Kepemimpinan baru diharapkan memperkuat prinsip bahwa setiap laporan masyarakat harus ditangani secara proporsional dan setiap kendala dalam penanganan perkara perlu dievaluasi secara objektif.

“Polisi Bersama Masyarakat” Harus Terwujud dalam Pelayanan

Semangat “Polisi Bersama Masyarakat” diharapkan tercermin dalam pelayanan yang adil, keterbukaan terhadap pengaduan, serta kesediaan institusi memberikan informasi perkembangan perkara sesuai ketentuan. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui komunikasi, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam menangani laporan masyarakat dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan.

Melalui langkah hukum dan mekanisme pengawasan yang tersedia, pihak pelapor berharap memperoleh kejelasan atas perkara yang dilaporkan. Seluruh upaya tersebut tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah dan hak setiap pihak untuk memperoleh proses hukum yang adil.

Pada akhirnya, yang menjadi tuntutan adalah kepastian hukum: setiap laporan ditangani sesuai ketentuan, setiap pengaduan ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan, dan setiap proses dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber Referensi

Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.

Kandora Law Firm

Kandora Law Firm

Firma Hukum

Diskusi

Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.

Tulis Komentar

Belum Ada Komentar Jadilah yang pertama memberikan komentar.
Kembali ke Artikel