PENGATURAN TERBARU UU REFORMA AGRARIA: APA YANG BERUBAH?
Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria membawa perubahan penting dalam kebijakan pertanahan nasional. Bukan hanya memperkuat program redistribusi tanah, undang-undang ini juga memperkenalkan kelembagaan baru, mekanisme penyelesaian konflik agraria, serta pembatasan konsentrasi penguasaan tanah.
Selama ini, pembahasan reforma agraria sering kali lebih menonjolkan pembagian dan pemberian sertifikat tanah. Padahal, sebagian persoalan agraria justru berawal dari hilangnya penguasaan atau pemilikan tanah masyarakat akibat kebijakan, pemberian izin, maupun sengketa penguasaan lahan.
UU No. 10 Tahun 2026 memberikan perhatian lebih besar terhadap penyelesaian konflik dan pemulihan hak atas tanah.
Pengaturan mengenai Lokasi Prioritas Reforma Agraria atau LPRA menjadi salah satu instrumen penting. Penetapannya mempertimbangkan wilayah yang mengalami ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, tanah telantar, kemiskinan, tanah absentee, dan penguasaan tanah yang melampaui batas maksimum.
Dengan mekanisme tersebut, identifikasi persoalan agraria diharapkan tidak hanya dilakukan berdasarkan program pemerintah, tetapi juga dapat memperhatikan laporan dan pengaduan masyarakat.
Hal yang menarik adalah kewenangan penghentian sementara proses administrasi pertanahan atas objek yang berstatus konflik agraria. Kewenangan ini berpotensi mencegah perubahan status administrasi suatu objek ketika konflik belum terselesaikan.
Namun, penghentian sementara tersebut perlu diterapkan secara hati-hati. Keberadaan konflik tidak boleh otomatis menghilangkan perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki hak atau kepentingan sah atas tanah yang bersangkutan.
Perubahan ketiga: pengendalian konsentrasi penguasaan tanah
Salah satu persoalan yang ingin diselesaikan melalui reforma agraria adalah ketimpangan penguasaan tanah. Sebab, redistribusi tanah akan kehilangan maknanya apabila tanah yang telah diberikan kepada masyarakat pada akhirnya kembali terkonsentrasi kepada kelompok atau badan usaha tertentu.
Pasal 36 UU No. 10 Tahun 2026 mengatur kewajiban pemerintah untuk mencegah pengalihan kembali tanah hasil reforma agraria yang menyebabkan konsentrasi pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
Pengaturan tersebut dilengkapi Pasal 37 yang memberikan dasar bagi pemerintah untuk menentukan batas minimum dan maksimum penguasaan serta pemilikan tanah.
Bahkan, batas maksimum penguasaan tanah bagi badan usaha harus diperhitungkan secara kumulatif, termasuk terhadap badan usaha yang terafiliasi. Artinya, penguasaan tanah melalui beberapa badan usaha yang memiliki hubungan afiliasi juga menjadi bagian dari perhatian pengaturan ini.
Undang-undang tersebut juga menetapkan arah pengurangan rasio ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah hingga 0,30.
Ketentuan ini penting karena pengendalian penguasaan tanah tidak cukup dilakukan dengan melihat satu bidang tanah atau satu badan hukum secara terpisah. Struktur penguasaan tanah secara keseluruhan perlu diperhatikan.
Perubahan keempat: kewajiban baru bagi pemegang HGU dan izin usaha perkebunan
Pengaturan yang cukup menarik perhatian dunia usaha terdapat dalam Pasal 48.
Ketentuan tersebut mewajibkan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan pemegang izin usaha perkebunan menyerahkan paling sedikit 20 persen dari luas bidang tanah HGU.
Kewajiban ini tentu memiliki konsekuensi bagi kegiatan usaha perkebunan, khususnya dalam kaitannya dengan penyediaan tanah untuk kepentingan reforma agraria.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.