KANDORA LAW FIRM DESAK KAPOLRI EVALUASI PENANGANAN PERKARA OKNUM BRIPTU DI SULAWESI SELATAN
Penetapan tersangka harus diikuti kepastian hukum. Pelapor perkara di Makassar meminta kejelasan perkembangan penyidikan dan tindak lanjut pengaduan Propam.
Pengawasan internal merupakan bagian penting dari akuntabilitas kepolisian. Oleh karena itu, status pengaduan dan tindak lanjutnya perlu dipastikan sesuai kewenangan serta prosedur yang berlaku.
Laporan Lain dari Anggota Keluarga Turut Menjadi Perhatian
Pada 25 Juli 2026, Gabrella Nathasya mengajukan Laporan Polisi Nomor LP/B/836/VII/2026/SPKT/Polda Sulsel terkait dugaan penelantaran rumah tangga, khususnya persoalan nafkah bagi dirinya dan dua anaknya. Pada tanggal yang sama, Adrian Mamusung mengajukan Laporan Polisi Nomor LP/B/166/VII/2026/SPKT/Polsek Biringkanaya/Polrestabes Makassar terkait dugaan penganiayaan.
Kedua pelapor tersebut telah memberikan kuasa hukum kepada KANDORA LAW FIRM untuk menangani kepentingan hukum masing-masing.
Seluruh laporan tersebut tetap harus diperiksa secara objektif berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan laporan tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan pihak yang dilaporkan.
Meski demikian, setiap laporan masyarakat patut memperoleh penanganan profesional dan proporsional, tanpa membedakan kedudukan atau status pihak yang terlibat.
Desak Evaluasi, Pengaduan Akan Dibawa ke Mabes Polri
Pihak pelapor mendesak Polda Sulawesi Selatan memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan perkara pidana dan tindak lanjut pengaduan Propam. Kejelasan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah tahapan penanganan telah berjalan sesuai prosedur dan apakah terdapat kendala yang perlu dievaluasi.
Apabila belum ada penjelasan dan tindak lanjut yang memadai, tim hukum menyatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat pusat melalui pengaduan kepada Kapolri, Irwasum Polri, Divisi Propam Polri di Mabes Polri, serta Ombudsman Republik Indonesia sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Pengaduan kepada Kapolri dimaksudkan untuk meminta perhatian dan evaluasi atas penanganan perkara. Irwasum Polri diharapkan dapat menindaklanjuti aspek pengawasan internal sesuai kewenangannya, sedangkan Divisi Propam diminta memberikan perhatian terhadap aspek dugaan pelanggaran etik. Sementara itu, Ombudsman RI dapat dimintai pemeriksaan apabila terdapat dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik yang termasuk kewenangannya.
Langkah tersebut ditempuh melalui mekanisme resmi, bukan untuk mengintervensi penyidikan atau mendahului proses pembuktian.
“Yang kami minta adalah kejelasan perkembangan perkara, kepastian tindak lanjut, dan pengawasan yang efektif. Jika belum ada penjelasan yang memadai, kami akan menempuh mekanisme pengaduan di tingkat pusat agar persoalan ini diperiksa sesuai kewenangan masing-masing lembaga,” ujar Hasmin Suleman, S.H., M.H., perwakilan kuasa hukum.
Kapolda Baru Diharapkan Menjadikan Evaluasi sebagai Prioritas
Pergantian kepemimpinan Polda Sulawesi Selatan menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti secara terukur. Dengan hadirnya Kapolda baru, Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H., perkara yang telah berjalan sejak 2025 ini diharapkan memperoleh perhatian sesuai kewenangan pimpinan kepolisian.
Sumber Referensi
Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.