Hal Penting yang Perlu Diperhatikan Sebelum Membeli Tanah
Sebelum membeli tanah, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk membantu meminimalkan risiko permasalahan di kemudian hari.
Perlu juga diperhatikan oleh pembeli perihal kesesuaian sertifikat tanah dengan kondisi aslinya di lapangan, tidak berhenti dipemeriksaan sertifikat saja. Dalam hal ini pembeli memeriksa dan memastikan kesesuaian antara data dalam sertifikat dengan kondisi fisik tanah, seperti letak, luas, batas-batas dan penggunaan tanah. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan antara yang tertera disertifikat tanah dengan kondisi di lapangan. jika terjadi hal seperti itu persoalan tersebut sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu sebelum transaksi dilanjutkan.
Selain dari hal tersebut pemeriksaan fisik juga penting dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui apakah tanah sedang dikuasai atau digunakan pihak lain. Keberadaan bangunan, penyewa, penggarap, atau pihak lain yang menguasai tanah perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan setelah transaksi selesai.
Pada intinya kesesuaian antara kedua hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan karena kesemuanya bertujuan untuk menyelaraskan data yuridis dengan data fisik yang berguna untuk menjamin kepastian hukum, mencegah sengketa, serta menghindari masalah lain yang memungkinakan untuk terjadi.
Gunakan Bantuan PPAT dalam Proses Jual Beli
Dalam transaksi jual beli tanah, keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran penting dalam proses pembuatan akta peralihan hak sesuai ketentuan yang berlaku. PPAT tidak hanya berkaitan dengan pembuatan dokumen transaksi, tetapi juga menjalankan pemeriksaan dan proses administratif yang diperlukan dalam peralihan hak atas tanah. Namun, pembeli tetap perlu bersikap aktif. Jangan menganggap bahwa penggunaan jasa PPAT berarti seluruh pemeriksaan pribadi tidak diperlukan.
Pembeli tetap dapat meminta penjelasan mengenai dokumen, status tanah, tahapan transaksi, serta konsekuensi hukum dari dokumen yang ditandatangani.
Pemeriksaan status dan dokumen tanah memiliki landasan hukum dalam beberapa peraturan, antara lain:
- UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menjadi dasar utama hukum pertanahan nasional dan mengatur berbagai hak atas tanah serta pendaftarannya.
- PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. PP Nomor 18 Tahun 2021, mengatur pendaftaran tanah serta kepastian mengenai data fisik dan data yuridis tanah.
- PP Nomor 37 Tahun 1998 jo. PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Jabatan PPAT, menjadi dasar pengaturan peran PPAT dalam pembuatan akta terkait peralihan hak atas tanah.
- Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, mengatur penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan.
Dengan dasar hukum tersebut, pemeriksaan sertifikat, status hak, identitas pemilik, dan potensi sengketa sebelum transaksi merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pembeli.
Hindari Transaksi Tanah Hanya Berdasarkan Kepercayaan
Sumber Referensi
Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.
Muhammad Rizky, S.H.
Konsultan Hukum PertanahanMemberikan pandangan mengenai hal penting yang perlu diperhatikan dalam transaksi pertanahan.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.