PENGATURAN TERBARU UU REFORMA AGRARIA: APA YANG BERUBAH?

10 November 2026

Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria membawa perubahan penting dalam kebijakan pertanahan nasional. Bukan hanya memperkuat program redistribusi tanah, undang-undang ini juga memperkenalkan kelembagaan baru, mekanisme penyelesaian konflik agraria, serta pembatasan konsentrasi penguasaan tanah.

PENGATURAN TERBARU UU REFORMA AGRARIA: APA YANG BERUBAH?

Selama ini, pelaksanaan reforma agraria terutama berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Peraturan tersebut mengatur strategi pelaksanaan reforma agraria melalui legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.

Namun, berbagai persoalan dalam pelaksanaannya memperlihatkan bahwa koordinasi antar-lembaga dan penyelesaian konflik agraria masih membutuhkan landasan pengaturan yang lebih kuat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu latar belakang lahirnya UU No. 10 Tahun 2026, yang mulai berlaku sejak 30 September 2026.

Mengapa reforma agraria membutuhkan undang-undang baru?

Salah satu persoalan mendasar dalam kebijakan agraria adalah fragmentasi kewenangan. Urusan pertanahan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan tata ruang berada dalam lingkup kewenangan instansi yang berbeda. Dalam praktiknya, kebijakan satu sektor dapat bersinggungan langsung dengan hak penguasaan tanah masyarakat di sektor lainnya.

Akibatnya, penyelesaian konflik tidak selalu dapat dilakukan melalui satu mekanisme administratif. Masyarakat yang berhadapan dengan perusahaan, misalnya, dapat menghadapi persoalan yang melibatkan status hak atas tanah, izin usaha, penetapan kawasan hutan, hingga kebijakan pemerintah daerah.

UU No. 10 Tahun 2026 mencoba menjawab persoalan tersebut dengan membangun kerangka hukum reforma agraria yang lebih terintegrasi. Pengaturannya tidak hanya berbicara mengenai pemberian tanah kepada masyarakat, tetapi juga mencakup pemulihan hak, penyelesaian konflik, pengendalian penguasaan tanah, dan pemberdayaan penerima reforma agraria.

Perubahan pertama: pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria

Salah satu perubahan paling penting terdapat pada pengaturan kelembagaan. Pasal 10 UU No. 10 Tahun 2026 menentukan bahwa penyelenggaraan reforma agraria dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Lembaga ini memiliki tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan reforma agraria.

Kewenangannya juga tidak berhenti pada koordinasi administratif. Pasal 13 memberikan kewenangan untuk menetapkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria, melakukan verifikasi dan validasi objek maupun subjek reforma agraria, serta menghentikan sementara proses administrasi pertanahan terhadap objek yang sedang berstatus konflik agraria.

Bahkan, lembaga tersebut diberikan kewenangan menetapkan keputusan penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi tanah, dan pemberdayaan subjek reforma agraria yang bersifat mengikat.

Pengaturan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pola koordinasi antar-lembaga menuju kelembagaan yang memiliki kewenangan lebih terpusat.

Meskipun demikian, efektivitas kewenangan tersebut masih akan sangat bergantung pada kejelasan prosedur, standar pembuktian, mekanisme keberatan, serta hubungan kewenangannya dengan instansi pertanahan dan lembaga peradilan.

Perubahan kedua: penyelesaian konflik tidak lagi hanya berorientasi pada redistribusi tanah

Diskusi

Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.

Tulis Komentar

Belum Ada Komentar Jadilah yang pertama memberikan komentar.
Kembali ke Artikel