KANDORA LAW FIRM DESAK KAPOLRI EVALUASI PENANGANAN PERKARA OKNUM BRIPTU DI SULAWESI SELATAN
Penetapan tersangka harus diikuti kepastian hukum. Pelapor perkara di Makassar meminta kejelasan perkembangan penyidikan dan tindak lanjut pengaduan Propam.
MAKASSAR — Penanganan perkara dugaan penipuan dan/atau penggelapan yang dilaporkan Thoyodi Kwandou sejak Februari 2025 kembali menjadi sorotan. Meski penyidikan telah berjalan dan dua orang ditetapkan sebagai tersangka pada November 2025, pihak pelapor disebut belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai perkembangan terbaru perkara tersebut.
Perhatian terhadap perkara ini semakin menguat karena salah satu tersangka disebut merupakan anggota Polri berpangkat Briptu. Selain perkara pidana tersebut, terdapat pula pengaduan dugaan pelanggaran kode etik kepolisian serta laporan lain yang diajukan oleh anggota keluarga yang bersangkutan.
Persoalan ini mendorong desakan agar pimpinan Polri melakukan evaluasi menyeluruh, memastikan pengawasan internal berjalan efektif, dan memberikan kepastian mengenai tindak lanjut setiap laporan sesuai ketentuan hukum.
Perkara Berjalan Sejak 2025, Perkembangan Masih Dipertanyakan
Berdasarkan dokumen yang tersedia, perkara bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/158/II/2025/SPKT/Polda Sulsel tertanggal 25 Februari 2025, terkait dugaan penipuan dan/atau penggelapan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan surat perintah penyidikan diterbitkan pada 19 Agustus 2025. Gelar perkara kemudian dilaksanakan pada 12 November 2025.
Dokumen penetapan tersangka menyebut dua orang berinisial R.G.W. dan K.A.M. sebagai tersangka. Salah satunya disebut merupakan anggota Polri berpangkat Briptu. Dokumen tersebut mencantumkan Pasal 378 juncto Pasal 372 KUHP sebagai ketentuan yang disangkakan.
Menurut informasi yang disampaikan kepada tim hukum, hingga permohonan pengawasan diajukan pada 2 Oktober 2026, belum diperoleh penjelasan yang memadai mengenai status terkini perkara, perkembangan penyidikan setelah penetapan tersangka, maupun tindak lanjut terkait berkas perkara. Sebelumnya, permohonan pengawasan telah disampaikan kepada Kapolda Sulawesi Selatan c.q. Irwasda. Permohonan itu meminta penjelasan tertulis mengenai status perkara, langkah penyidikan yang telah dilakukan, serta tindak lanjut terkait penyerahan berkas kepada penuntut umum.
Penetapan tersangka bukan akhir dari proses pidana. Tahapan selanjutnya harus berjalan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan hak seluruh pihak. Karena itu, perkembangan perkara dan kendala yang mungkin dihadapi perlu dijelaskan melalui mekanisme resmi.
Pengaduan Propam Memerlukan Kejelasan Tindak Lanjut
Selain laporan pidana, Thoyodi Kwandou telah mengajukan pengaduan kepada Propam pada 24 Februari 2025.
Surat perkembangan penanganan pengaduan tertanggal April 2025 menerangkan bahwa Subbidpaminal Bidpropam Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan awal dan pengumpulan informasi, termasuk keterangan saksi serta bukti. Surat tersebut mencatat adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berdasarkan hasil analisis, dengan penanganan selanjutnya dialihkan kepada Subbidwabprof.
Keterangan tersebut bukan keputusan final mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran etik. Namun, perkembangan itu menjadi dasar untuk meminta kejelasan mengenai kelanjutan pemeriksaan dan hasil penanganan pengaduan.
Sumber Referensi
Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.