MK TEGASKAN KAPAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH
Mahkamah Konstitusi memperjelas kriteria tindak pidana dan waktu pemberhentian sementara kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berstatus terdakwa. Putusan ini penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan mekanisme pemberhentian melalui proses pidana.
Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 365/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan pada 29 Oktober 2026 mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).
Putusan yang diajukan oleh Terence Cameron tersebut menguji Pasal 83 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), serta Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU Pemda terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Inti persoalannya adalah ketidakjelasan kriteria tindak pidana yang dapat menjadi dasar pemberhentian sementara kepala daerah serta ketidakpastian mengenai kapan pemberhentian tersebut mulai berlaku.
Melalui putusan ini, MK memberikan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda. Perubahan tersebut membawa konsekuensi penting terhadap hubungan antara proses pidana dan keberlangsungan jabatan kepala daerah.
Latar Belakang Pengujian Pasal 83 UU Pemda
Sebelum putusan ini dijatuhkan, Pasal 83 ayat (1) UU Pemda mengatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD apabila didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI.
Sementara itu, Pasal 83 ayat (2) mengatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa berdasarkan ketentuan tersebut diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
Persoalannya, rumusan tersebut menimbulkan ruang penafsiran yang berbeda, khususnya mengenai dua hal.
Pertama, frasa “paling singkat lima tahun” dapat ditafsirkan sebagai ancaman pidana minimum khusus lima tahun. Penafsiran tersebut berpotensi mempersempit jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar pemberhentian sementara.
Kedua, ketentuan mengenai pemberhentian berdasarkan register perkara di pengadilan belum menjelaskan secara tegas kapan tindakan pemberhentian sementara harus mulai dilaksanakan.
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyentuh asas persamaan di hadapan hukum dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.
Apa yang Diputuskan Mahkamah Konstitusi?
MK mengabulkan sebagian permohonan dengan memberikan pemaknaan baru terhadap dua ketentuan.
1. Kriteria tindak pidana yang menjadi dasar pemberhentian sementara
MK menyatakan Pasal 83 ayat (1) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.
Dengan demikian, terdapat dua pengecualian penting dalam penerapan norma tersebut, yaitu tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik sebagaimana didefinisikan secara khusus dalam putusan MK.
2. Waktu dimulainya pemberhentian sementara
MK juga mengubah pemaknaan Pasal 83 ayat (2) UU Pemda.
Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan sementara sejak perkaranya dicatat dalam buku registrasi perkara di pengadilan.
Penegasan ini penting karena sebelumnya frasa “berdasarkan register perkara di pengadilan” belum memberikan kepastian mengenai titik waktu yang menjadi dasar pelaksanaan pemberhentian sementara.
Dengan pemaknaan baru, tanggal pencatatan perkara dalam administrasi resmi pengadilan menjadi ukuran yang objektif dan dapat dibuktikan.
Pertimbangan Hukum MK: Mengapa Frasa Lima Tahun Diperjelas?
Salah satu persoalan utama dalam permohonan adalah frasa “paling singkat lima tahun” dalam Pasal 83 ayat (1).
Pemohon pada pokoknya menghendaki agar ketentuan tersebut tidak ditafsirkan secara luas sehingga pemberhentian sementara hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang memiliki ancaman pidana minimum khusus lima tahun.
Namun menurut MK, penafsiran yang terlalu sempit justru berpotensi mengecualikan tindak pidana serius yang diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun atau lebih, tetapi tidak memiliki ketentuan minimum khusus lima tahun.
Oleh karena itu, MK memberikan pemaknaan berupa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
Secara substansial, pemaknaan ini memperjelas bahwa ukuran yang digunakan tidak terbatas pada adanya ancaman minimum khusus lima tahun. Dengan demikian, tindak pidana yang memiliki ancaman maksimum lima tahun atau lebih tetap dapat masuk dalam kriteria tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan lainnya dan tidak termasuk pengecualian yang ditetapkan MK.
Pengecualian Tindak Pidana Kealpaan dan Tindak Pidana Politik
Bagian lain yang penting dari putusan ini adalah pengecualian terhadap tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik.
Tindak pidana kealpaan atau culpa pada dasarnya merupakan tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, bukan karena kesengajaan sebagaimana karakter tindak pidana yang mensyaratkan dolus.
MK menegaskan bahwa tindak pidana kealpaan harus dikecualikan dari dasar pemberhentian sementara berdasarkan Pasal 83 ayat (1).
Pengecualian juga diberikan terhadap tindak pidana politik, yang dalam putusan ini diartikan sebagai perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif semata-mata karena pelakunya memiliki pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.
Definisi tersebut harus dibaca secara hati-hati. Tidak setiap tindak pidana yang memiliki latar belakang atau motif politik otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana politik dalam pengertian putusan ini.
Pengecualian tersebut justru memiliki fungsi penting untuk mencegah ketentuan pemberhentian sementara digunakan sebagai instrumen yang dapat merugikan pejabat publik semata-mata karena perbedaan pandangan politik.
Dalam pertimbangannya, MK juga merujuk pada Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang sebelumnya telah memberikan pengecualian serupa dalam konteks persyaratan pencalonan kepala daerah dan ketentuan terdakwa dalam UU Pilkada.
Mengapa Tanggal Registrasi Perkara Menjadi Penting?
MK menilai bahwa penggunaan istilah register perkara tanpa penegasan titik waktu dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan pemberhentian sementara.
Dalam praktik, status seseorang dalam proses pidana mengalami tahapan yang berbeda, mulai dari tersangka, terdakwa, hingga terpidana.
Ketiganya tidak dapat dipersamakan.
Pemberhentian sementara berdasarkan Pasal 83 UU Pemda berkaitan dengan status terdakwa atas tindak pidana yang termasuk dalam kategori yang ditentukan undang-undang sebagaimana telah dimaknai MK.
Oleh karena itu, seseorang tidak dapat diberhentikan sementara hanya karena telah ditetapkan sebagai tersangka pada tahap penyidikan.
MK menegaskan bahwa tanggal pencatatan perkara dalam buku registrasi perkara pengadilan merupakan peristiwa administratif yang objektif. Pencatatan tersebut menunjukkan bahwa perkara pidana telah diterima dan secara resmi menjadi tanggung jawab pengadilan untuk diperiksa dan diadili.
Dengan adanya titik waktu yang jelas, pejabat yang berwenang tidak lagi memiliki ruang untuk menentukan sendiri kapan pemberhentian sementara harus mulai dilaksanakan berdasarkan penafsiran yang berbeda-beda.
Siapa yang Berwenang Melakukan Pemberhentian Sementara?
Pengaturan kewenangan tetap mengacu pada Pasal 83 ayat (3) UU Pemda.
Pemberhentian sementara dilakukan oleh:
-
Presiden, untuk gubernur dan/atau wakil gubernur.
-
Menteri, untuk bupati dan/atau wakil bupati serta wali kota dan/atau wakil wali kota.
Dengan demikian, pemberhentian sementara tidak dilakukan oleh DPRD melalui mekanisme pengusulan sebagaimana mekanisme pemberhentian dalam keadaan lain. Untuk kategori tindak pidana yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1), undang-undang memang menentukan mekanisme tanpa usulan DPRD.
Namun, kewenangan tersebut tetap harus dijalankan berdasarkan syarat dan batasan yang telah ditentukan dalam undang-undang serta pemaknaan konstitusional MK.
Apakah Pemberhentian Sementara Berarti Kepala Daerah Telah Terbukti Bersalah?
Pemberhentian sementara harus dibedakan dari pemberhentian tetap dan penjatuhan pidana.
Pemberhentian sementara merupakan tindakan administratif yang dilakukan berdasarkan terpenuhinya kondisi hukum tertentu, yakni status terdakwa atas tindak pidana yang termasuk dalam kriteria Pasal 83 ayat (1).
Tindakan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pernyataan bahwa kepala daerah telah terbukti melakukan tindak pidana.
Pasal 83 ayat (4) UU Pemda mengatur pemberhentian tetap apabila kepala daerah atau wakil kepala daerah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Sebaliknya, Pasal 84 UU Pemda juga menyediakan mekanisme pengaktifan kembali apabila setelah melalui proses peradilan yang bersangkutan ternyata terbukti tidak bersalah.
Artinya, terdapat perbedaan mendasar antara tindakan administratif sementara dan konsekuensi hukum setelah adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap.
Pembedaan tersebut penting untuk menjaga agar penerapan Pasal 83 tidak menghilangkan prinsip praduga tidak bersalah dalam proses peradilan pidana.
Apakah Putusan Ini Sudah Menghilangkan Seluruh Persoalan?
Putusan Nomor 365/PUU-XXIV/2026 merupakan langkah penting dalam memperjelas norma pemberhentian sementara kepala daerah. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dicermati.
Pertama, frasa “perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia” tetap membutuhkan penerapan yang hati-hati. Pejabat yang berwenang tidak boleh menggunakan frasa tersebut secara sewenang-wenang tanpa dasar tindak pidana yang jelas.
Kedua, pengecualian tindak pidana politik harus diterapkan sesuai definisi yang diberikan MK. Pandangan politik yang berbeda dengan pemerintah tidak boleh dengan sendirinya dijadikan alasan untuk memperlakukan seseorang sebagai pelaku tindak pidana.
Ketiga, pencatatan perkara di pengadilan harus dapat dibuktikan melalui administrasi resmi pengadilan. Hal ini penting agar tindakan pemberhentian sementara tidak didasarkan pada informasi informal atau penafsiran sepihak.
Keempat, karena pemberhentian sementara berpengaruh terhadap pelaksanaan mandat politik yang diperoleh melalui pemilihan umum, penerapannya harus tetap memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas.
Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi
Putusan ini juga diwarnai pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Adies Kadir.
Keduanya pada pokoknya berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sehingga seharusnya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.
Pendapat berbeda tersebut memperlihatkan bahwa terdapat perdebatan tidak hanya mengenai substansi konstitusionalitas norma, tetapi juga mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian undang-undang.
Namun, perlu ditegaskan bahwa pendapat berbeda tersebut tidak mengubah sifat mengikat amar putusan yang dijatuhkan oleh mayoritas hakim konstitusi.
Kesimpulan
Putusan MK Nomor 365/PUU-XXIV/2026 memberikan penegasan penting mengenai pemberhentian sementara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berstatus terdakwa.
Mahkamah memperjelas bahwa tindak pidana yang menjadi dasar pemberhentian sementara adalah tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih serta kategori tindak pidana tertentu lainnya, dengan pengecualian terhadap tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian khusus yang ditetapkan MK.
Selain itu, pemberhentian sementara harus mulai dilaksanakan sejak perkara pidana dicatat dalam buku registrasi perkara di pengadilan.
Putusan ini menunjukkan bahwa pemberhentian sementara kepala daerah tidak boleh bergantung pada penafsiran administratif yang tidak pasti. Setiap tindakan harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam negara hukum, proses pidana terhadap pejabat publik harus berjalan tanpa diskriminasi. Namun, mekanisme pemberhentian jabatan juga tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang untuk mengesampingkan hak dan kepastian hukum seseorang.
⸻
⚖️ LAWYERPEDIA+
Advocacy • Education • Solutions
🌐 www.lawyerpediaplus.id
📲 Ikuti LAWYERPEDIA+ melalui Facebook, Instagram, dan Saluran WhatsApp untuk mendapatkan Legal Insight dan edukasi hukum lainnya.
Sumber Referensi
Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.