GIBRAN MENGUNDURKAN DIRI: BAGAIMANA KONSTITUSI MENGATUR PEMBERHENTIAN WAKIL PRESIDEN?
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota DPR membuka babak baru polemik jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, apakah putusan MK dan MA cukup untuk memberhentikannya? Ada mekanisme konstitusional yang tidak bisa dilewati.
Polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memasuki wilayah yang lebih serius. Persoalannya tidak lagi berhenti pada perdebatan publik mengenai ijazah, melainkan mulai dibawa ke dalam proses kelembagaan DPR dengan kemungkinan berujung pada pemakzulan.
Perkembangan ini semakin menarik setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada 10 November 2026. Pernyataan tersebut muncul setelah adanya perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai dokumen pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan pemilu 2024.
Pada 11 November 2026, perkembangan berikutnya datang dari DPR. Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan tersebut. Usulan itu dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 12 November 2026.
Artinya, polemik ini telah bergerak dari ruang perdebatan politik menuju proses konstitusional.
Namun, satu hal yang perlu dipahami: pengajuan Hak Menyatakan Pendapat bukan berarti Wakil Presiden otomatis diberhentikan. Ada tahapan hukum yang harus dilalui sebelum pemberhentian dapat dilakukan.
Putusan MK dan MA: Apa yang Sebenarnya Diputuskan?
Untuk memahami isu pemakzulan ini, kita perlu melihat dua putusan yang menjadi latar belakang persoalan.
Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026.
Dalam perkara tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum (legal standing). Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat digunakan sebagai dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Namun, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya melalui permohonan tersebut.
Dengan demikian, amar putusan MK tidak dapat dipahami sebagai putusan pemberhentian Wakil Presiden.
Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.
Melalui putusan kasasi tersebut, MA membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 mengenai penyetaraan pendidikan Gibran. MA juga mewajibkan pejabat terkait mencabut surat tersebut.
Putusan ini memiliki konsekuensi hukum dalam ranah administrasi pemerintahan. Akan tetapi, pembatalan surat keterangan administrasi tidak dengan sendirinya menghasilkan pemberhentian Wakil Presiden.
Di sinilah letak persoalan konstitusional yang sebenarnya: bagaimana akibat hukum dari putusan tersebut dikaitkan dengan persyaratan jabatan Wakil Presiden?
Pasal 7A UUD 1945: Kapan Wakil Presiden Dapat Dimakzulkan?
Konstitusi Indonesia sebenarnya telah memberikan pengaturan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum berakhirnya masa jabatan.
Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul DPR apabila terbukti:
-
Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara;
-
Melakukan korupsi atau penyuapan;
-
Melakukan tindak pidana berat lainnya;
-
Melakukan perbuatan tercela; atau
-
Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dalam konteks polemik Gibran, dasar yang menjadi perhatian para pengusul Hak Menyatakan Pendapat adalah dugaan bahwa yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Persoalannya bukan sekadar apakah sebuah dokumen pendidikan telah dibatalkan oleh pengadilan. Persoalan hukumnya adalah apakah pembatalan tersebut membuktikan bahwa persyaratan konstitusional dan persyaratan pencalonan Wakil Presiden memang tidak terpenuhi.
Kedua hal tersebut berkaitan, tetapi tidak boleh dianggap identik tanpa pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut.
Bagaimana Tahapan Pemakzulan Dilakukan?
Pasal 7B UUD 1945 menentukan bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keputusan politik DPR.
Mekanismenya melibatkan tiga lembaga negara: DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
DPR harus terlebih dahulu membangun pendapat kelembagaan mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.
Dalam tahap pengusulan di DPR, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, khususnya Pasal 191, mensyaratkan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR sebagai pengusul. Usulan juga harus disertai materi, alasan, dan bukti yang relevan.
Namun, agar usulan tersebut menjadi hak menyatakan pendapat DPR, diperlukan persetujuan rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Jadi, 120 tanda tangan anggota DPR merupakan dukungan terhadap pengajuan usul, bukan keputusan final DPR.
Setelah DPR mengambil keputusan untuk mengajukan pendapatnya, permohonan harus disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 mensyaratkan permintaan tersebut didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan kehadiran minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
MK kemudian wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari sejak permintaan diterima.
Pada tahap inilah MK menguji apakah alasan pemberhentian yang diajukan benar-benar terbukti menurut konstitusi.
Apabila MK menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 7A atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 30 hari sejak menerima usulan DPR tersebut.
Pada tahap sidang di MPR, keputusan pemberhentian harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan untuk diberhentikan juga harus diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan.
Dengan demikian, pemberhentian Wakil Presiden bukan keputusan sepihak Presiden, DPR, ataupun satu lembaga peradilan. Konstitusi membagi kewenangan tersebut melalui mekanisme yang bertahap.
Apakah 120 Tanda Tangan DPR Sudah Cukup untuk Memakzulkan Gibran?
Jumlah 120 anggota DPR dari delapan fraksi memang telah melampaui batas minimal pengusulan Hak Menyatakan Pendapat.
Namun, terdapat perbedaan mendasar antara mengajukan usulan, menyetujui pendapat DPR, meminta pemeriksaan MK, dan mengambil keputusan pemberhentian melalui MPR.
Setiap tahapan memiliki persyaratan tersendiri.
Karena itu, perkembangan pada 11 November 2026 lebih tepat dipahami sebagai dimulainya proses politik dan kelembagaan menuju kemungkinan pemakzulan, bukan sebagai keputusan bahwa Gibran telah kehilangan jabatannya.
Hal yang juga perlu diperhatikan ialah substansi pembuktiannya. Pembatalan surat penyetaraan pendidikan oleh MA memang menjadi fakta hukum yang penting. Akan tetapi, DPR tetap harus menjelaskan hubungan antara putusan tersebut dengan ketentuan persyaratan Wakil Presiden, termasuk konsekuensi hukumnya terhadap status Gibran setelah dilantik.
Argumentasi tersebut nantinya harus diuji melalui mekanisme yang ditentukan Pasal 7B UUD 1945.
Jika Gibran Mengundurkan Diri, Siapa yang Menggantikannya?
Pertanyaan ini menjadi relevan setelah Istana membenarkan adanya penyampaian niat pengunduran diri oleh Gibran.
Pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua jalur hukum yang berbeda. Pengunduran diri merupakan tindakan untuk melepaskan jabatan, sedangkan pemakzulan merupakan proses pemberhentian berdasarkan alasan dan prosedur konstitusional.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah mengatur akibat apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dalam keadaan tersebut, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Artinya, Presiden tidak dapat menunjuk Wakil Presiden pengganti secara sepihak. Pemilihan tetap menjadi kewenangan MPR.
Perlu dicatat pula bahwa pernyataan niat mengundurkan diri kepada Presiden belum dengan sendirinya membuktikan bahwa jabatan Wakil Presiden telah resmi kosong.
Ujian Sesungguhnya Ada pada Penegakan Konstitusi
Perkembangan pemakzulan Gibran memperlihatkan bahwa persoalan persyaratan jabatan pejabat negara tidak selalu berhenti pada penyelesaian sengketa administrasi atau pemilu.
Ketika muncul putusan pengadilan yang berimplikasi terhadap dokumen persyaratan jabatan, lembaga negara harus menentukan bagaimana akibat hukum tersebut ditempatkan dalam sistem ketatanegaraan.
Di satu sisi, putusan pengadilan wajib dihormati dan dilaksanakan sesuai ruang lingkup hukumnya. Di sisi lain, pemberhentian pejabat yang menduduki jabatan konstitusional tetap harus mengikuti mekanisme yang ditentukan UUD 1945.
Oleh sebab itu, pertanyaan terpenting saat ini bukan semata-mata apakah Gibran akan mundur atau dimakzulkan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah argumentasi dan bukti yang diajukan DPR mampu memenuhi standar konstitusional untuk memberhentikan seorang Wakil Presiden.
Sebab dalam negara hukum, jabatan publik tidak boleh dipertahankan dengan mengabaikan putusan pengadilan. Namun, pemberhentiannya juga tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan prosedur konstitusi.
Pada akhirnya, konstitusi harus menjadi titik temu antara kepastian hukum, pertanggungjawaban jabatan, dan kedaulatan rakyat.
Disclaimer: Artikel ini merupakan analisis hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perkembangan perkara hingga 11 November 2026. Penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya alasan pemberhentian Wakil Presiden merupakan kewenangan lembaga negara sesuai mekanisme konstitusional.
Rujukan hukum dan pemberitaan:
-
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 8.
-
Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
-
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.
-
Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
-
Laporan resmi DPR RI mengenai usulan Hak Menyatakan Pendapat, 11 November 2026.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.