POLEMIK IJAZAH JOKOWI: ANALISIS HUKUM TERKAIT APA YANG SUDAH DIBUKTIKAN DAN MASIH HARUS DIPUTUS PENGADILAN
Polemik ijazah Jokowi memasuki persidangan. Simak hasil forensik Bareskrim, sikap UGM, perkembangan perkara Roy Suryo dan dr. Tifa, serta analisis hukum kebebasan berpendapat dan pembuktian.
Namun, Pasal 3 KUHP Nasional juga mengatur penerapan peraturan perundang-undangan yang baru apabila terjadi perubahan hukum setelah perbuatan dilakukan, kecuali apabila ketentuan lama lebih menguntungkan bagi pelaku.
Ketentuan tersebut dikenal sebagai prinsip lex mitior.
Artinya, penentuan hukum yang berlaku tidak boleh dilakukan secara sederhana hanya berdasarkan tanggal persidangan atau tanggal penuntutan.
Harus diperiksa:
- Kapan tepatnya perbuatan dilakukan.
- Ketentuan pidana yang berlaku saat perbuatan dilakukan.
- Apakah terdapat perubahan hukum setelah perbuatan tersebut.
- Ketentuan mana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa.
- Apakah rumusan dakwaan telah disusun secara konsisten berdasarkan rezim hukum yang tepat.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena dalam perkara pertama dr. Tifa, majelis hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum setelah menemukan ketidakcermatan dalam penggunaan ketentuan KUHP lama dan KUHP Nasional untuk perbuatan materiil yang sama.
Ini merupakan pengingat bahwa ketepatan penerapan hukum menurut waktu merupakan bagian dari kepastian hukum dan hak terdakwa untuk memahami secara jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya.
9. GUGATAN PERDATA DAN PUTUSAN PENGADILAN: APAKAH SUDAH ADA PUTUSAN MENGENAI KEASLIAN IJAZAH?
Selain perkara pidana, terdapat beberapa gugatan perdata yang berkaitan dengan polemik ijazah Jokowi.
Salah satunya adalah perkara Nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menerima eksepsi mengenai kompetensi absolut dan menyatakan PN Surakarta tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
Kemudian terdapat perkara Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Skt yang diajukan dalam bentuk citizen lawsuit oleh Top Taufan dan Bangun Sutoto.
Pada 14 April 2026, Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard setelah menerima eksepsi para tergugat.
Penting dipahami bahwa putusan NO tersebut tidak memutus pokok perkara mengenai autentisitas ijazah.
Dengan demikian, putusan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan ijazah Jokowi palsu ataupun asli.
Pada Oktober 2026, muncul pula perkara baru dengan nomor 395/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst yang melibatkan sejumlah institusi, termasuk KPU, Bawaslu, dan UGM. Gugatan tersebut berkaitan dengan persoalan administrasi ijazah dalam proses pencalonan Jokowi pada berbagai jabatan politik.
Namun, hingga batas waktu informasi artikel ini, perkara tersebut belum menghasilkan putusan pokok perkara yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan persoalan autentisitas ijazah.
Perbedaan antara putusan mengenai kompetensi pengadilan, putusan NO, putusan sela, dan putusan pokok perkara harus dipertahankan.
Dalam hukum acara, putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang atau gugatan tidak dapat diterima bukanlah putusan yang menyatakan benar atau salahnya substansi sengketa.
10. APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN PENGADILAN UNTUK MENYELESAIKAN POLEMIK INI?
Menurut perspektif hukum pembuktian, penyelesaian polemik ini harus bertumpu pada pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.