POLEMIK IJAZAH JOKOWI: ANALISIS HUKUM TERKAIT APA YANG SUDAH DIBUKTIKAN DAN MASIH HARUS DIPUTUS PENGADILAN
Polemik ijazah Jokowi memasuki persidangan. Simak hasil forensik Bareskrim, sikap UGM, perkembangan perkara Roy Suryo dan dr. Tifa, serta analisis hukum kebebasan berpendapat dan pembuktian.
Pasal 440 mengatur bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, serta beberapa pasal penghinaan lainnya tidak dituntut apabila tidak ada pengaduan dari korban.
Sementara itu, Pasal 441 ayat (1) mengatur pemberatan pidana sebesar sepertiga apabila tindak pidana penghinaan dilakukan dengan sarana teknologi informasi.
Dengan demikian, penerapan pasal-pasal tersebut memerlukan pemeriksaan terhadap unsur perbuatan, maksud, konteks, pengaduan, serta hubungan antara perbuatan dengan sarana yang digunakan.
Tidak semua kritik di media sosial otomatis memenuhi unsur pencemaran nama baik atau fitnah.
7. BAGAIMANA DENGAN DUGAAN MANIPULASI DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN UU ITE?
Selain pencemaran nama baik, perkara ini juga berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dua ketentuan yang perlu diperhatikan adalah Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE.
Pasal 32 ayat (1) pada pokoknya mengatur perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum berupa mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
Sementara Pasal 35 mengatur perbuatan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi atau dokumen tersebut dianggap seolah-olah sebagai data autentik.
Dalam penerapannya, tidak cukup hanya menunjukkan bahwa seseorang melakukan analisis digital atau mengolah gambar.
Aparat penegak hukum harus membuktikan secara spesifik:
- Objek informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dipersoalkan.
- Perbuatan manipulasi, perubahan, atau tindakan lain yang didakwakan.
- Unsur kesengajaan dan sifat tanpa hak atau melawan hukum.
- Tujuan tertentu yang disyaratkan oleh pasal yang digunakan.
- Keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan dan orang yang didakwa.
Khusus Pasal 35, unsur tujuan agar dokumen elektronik dianggap seolah-olah autentik harus benar-benar dibuktikan.
Oleh karena itu, aktivitas penelitian, analisis gambar, atau pengujian dokumen tidak boleh langsung disamakan dengan tindak pidana manipulasi dokumen elektronik tanpa pembuktian seluruh unsur tersebut.
8. PERSOALAN PENTING YANG SERING TERLEWAT: PENERAPAN HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU
Polemik ini juga menimbulkan persoalan mengenai hukum pidana mana yang harus diterapkan terhadap perbuatan yang diduga dilakukan sebelum berlakunya KUHP Nasional.
Sebagian perbuatan yang dipersoalkan dalam perkara ini disebut terjadi pada 2025, sedangkan KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 baru berlaku pada 2 Januari 2026.
Persoalan ini harus dibaca berdasarkan asas legalitas dan ketentuan perubahan peraturan pidana.
Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional mengatur bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana kecuali berdasarkan peraturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.