MK TEGASKAN KAPAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH
Mahkamah Konstitusi memperjelas kriteria tindak pidana dan waktu pemberhentian sementara kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berstatus terdakwa. Putusan ini penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan mekanisme pemberhentian melalui proses pidana.
Mahkamah memperjelas bahwa tindak pidana yang menjadi dasar pemberhentian sementara adalah tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih serta kategori tindak pidana tertentu lainnya, dengan pengecualian terhadap tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian khusus yang ditetapkan MK.
Selain itu, pemberhentian sementara harus mulai dilaksanakan sejak perkara pidana dicatat dalam buku registrasi perkara di pengadilan.
Putusan ini menunjukkan bahwa pemberhentian sementara kepala daerah tidak boleh bergantung pada penafsiran administratif yang tidak pasti. Setiap tindakan harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam negara hukum, proses pidana terhadap pejabat publik harus berjalan tanpa diskriminasi. Namun, mekanisme pemberhentian jabatan juga tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang untuk mengesampingkan hak dan kepastian hukum seseorang.
⸻
⚖️ LAWYERPEDIA+
Advocacy • Education • Solutions
🌐 www.lawyerpediaplus.id
📲 Ikuti LAWYERPEDIA+ melalui Facebook, Instagram, dan Saluran WhatsApp untuk mendapatkan Legal Insight dan edukasi hukum lainnya.
Sumber Referensi
Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.