MK TEGASKAN KAPAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH
Mahkamah Konstitusi memperjelas kriteria tindak pidana dan waktu pemberhentian sementara kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berstatus terdakwa. Putusan ini penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan mekanisme pemberhentian melalui proses pidana.
Pemberhentian sementara merupakan tindakan administratif yang dilakukan berdasarkan terpenuhinya kondisi hukum tertentu, yakni status terdakwa atas tindak pidana yang termasuk dalam kriteria Pasal 83 ayat (1).
Tindakan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pernyataan bahwa kepala daerah telah terbukti melakukan tindak pidana.
Pasal 83 ayat (4) UU Pemda mengatur pemberhentian tetap apabila kepala daerah atau wakil kepala daerah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Sebaliknya, Pasal 84 UU Pemda juga menyediakan mekanisme pengaktifan kembali apabila setelah melalui proses peradilan yang bersangkutan ternyata terbukti tidak bersalah.
Artinya, terdapat perbedaan mendasar antara tindakan administratif sementara dan konsekuensi hukum setelah adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap.
Pembedaan tersebut penting untuk menjaga agar penerapan Pasal 83 tidak menghilangkan prinsip praduga tidak bersalah dalam proses peradilan pidana.
Apakah Putusan Ini Sudah Menghilangkan Seluruh Persoalan?
Putusan Nomor 365/PUU-XXIV/2026 merupakan langkah penting dalam memperjelas norma pemberhentian sementara kepala daerah. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dicermati.
Pertama, frasa “perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia” tetap membutuhkan penerapan yang hati-hati. Pejabat yang berwenang tidak boleh menggunakan frasa tersebut secara sewenang-wenang tanpa dasar tindak pidana yang jelas.
Kedua, pengecualian tindak pidana politik harus diterapkan sesuai definisi yang diberikan MK. Pandangan politik yang berbeda dengan pemerintah tidak boleh dengan sendirinya dijadikan alasan untuk memperlakukan seseorang sebagai pelaku tindak pidana.
Ketiga, pencatatan perkara di pengadilan harus dapat dibuktikan melalui administrasi resmi pengadilan. Hal ini penting agar tindakan pemberhentian sementara tidak didasarkan pada informasi informal atau penafsiran sepihak.
Keempat, karena pemberhentian sementara berpengaruh terhadap pelaksanaan mandat politik yang diperoleh melalui pemilihan umum, penerapannya harus tetap memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas.
Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi
Putusan ini juga diwarnai pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Adies Kadir.
Keduanya pada pokoknya berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sehingga seharusnya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.
Pendapat berbeda tersebut memperlihatkan bahwa terdapat perdebatan tidak hanya mengenai substansi konstitusionalitas norma, tetapi juga mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian undang-undang.
Namun, perlu ditegaskan bahwa pendapat berbeda tersebut tidak mengubah sifat mengikat amar putusan yang dijatuhkan oleh mayoritas hakim konstitusi.
Kesimpulan
Putusan MK Nomor 365/PUU-XXIV/2026 memberikan penegasan penting mengenai pemberhentian sementara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berstatus terdakwa.
Sumber Referensi
Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.