GIBRAN MENGUNDURKAN DIRI: BAGAIMANA KONSTITUSI MENGATUR PEMBERHENTIAN WAKIL PRESIDEN?
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota DPR membuka babak baru polemik jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, apakah putusan MK dan MA cukup untuk memberhentikannya? Ada mekanisme konstitusional yang tidak bisa dilewati.
Pada akhirnya, konstitusi harus menjadi titik temu antara kepastian hukum, pertanggungjawaban jabatan, dan kedaulatan rakyat.
Disclaimer: Artikel ini merupakan analisis hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perkembangan perkara hingga 11 November 2026. Penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya alasan pemberhentian Wakil Presiden merupakan kewenangan lembaga negara sesuai mekanisme konstitusional.
Rujukan hukum dan pemberitaan:
-
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 8.
-
Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
-
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.
-
Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
-
Laporan resmi DPR RI mengenai usulan Hak Menyatakan Pendapat, 11 November 2026.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.