SENGKARUT BERNEGARA: KETIKA PENJAGA HUKUM BERHADAPAN DENGAN HUKUM

04 November 2026

Ketika aparat penegak hukum berhadapan dengan hukum, supremasi hukum dan akuntabilitas Polri kembali diuji. Sebuah refleksi tentang kekuasaan, demokrasi, dan negara hukum Indonesia.

SENGKARUT BERNEGARA: KETIKA PENJAGA HUKUM BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Kewenangan negara harus memiliki batas. Bahkan ketika negara mengatasnamakan keamanan sekalipun, setiap tindakan aparat harus didasarkan pada hukum, memiliki tujuan yang sah, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengawasan yang efektif. Sebab, keamanan negara tidak boleh dibangun dengan mengorbankan hak-hak konstitusional warga negaranya.

 

MENGEMBALIKAN NEGARA KEPADA TUJUAN PEMBENTUKANNYA

Pada akhirnya, sengkarut bernegara yang kita hadapi harus dikembalikan kepada pertanyaan paling mendasar: untuk siapa sesungguhnya negara dibentuk? Negara bukan milik penguasa. Institusi bukan milik pejabat. Dan hukum bukan milik mereka yang diberi kewenangan untuk menjalankannya.

Negara dibentuk untuk melindungi manusia, menjamin hak-hak warga negara, menciptakan keadilan, dan memastikan bahwa kekuasaan tidak berubah menjadi alat dominasi. Karena itu, peristiwa yang melibatkan sejumlah petinggi Polri harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan yang lebih substantif. Bukan hanya penindakan terhadap individu yang diduga melakukan pelanggaran, melainkan juga evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kewenangan, sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas institusi penegak hukum.

Kita tidak boleh membiarkan penegakan hukum berubah menjadi panggung pertarungan antarkekuatan politik. Hukum harus tetap menjadi ukuran yang sama bagi semua pihak, baik rakyat biasa maupun pejabat yang pernah berada di puncak kekuasaan.

Ukuran kematangan sebuah negara bukan terletak pada seberapa kuat aparatnya, melainkan pada seberapa konsisten konstitusi membatasi kekuasaan aparat tersebut. Negara yang besar bukanlah negara yang mampu mengawasi seluruh rakyatnya, melainkan negara yang mampu memastikan bahwa kekuasaannya sendiri senantiasa berada di bawah pengawasan hukum.

Inilah pekerjaan rumah terbesar kita dalam membangun Indonesia sebagai negara hukum: bukan sekadar menghadirkan hukum untuk mengatur rakyat, tetapi memastikan bahwa setiap orang yang menjalankan kekuasaan juga bersedia tunduk sepenuhnya kepada hukum. Sebab, supremasi hukum tidak akan pernah benar-benar tegak selama kekuasaan masih merasa lebih tinggi daripada hukum itu sendiri.

 

⚖️ LAWYERPEDIA+
Advocacy • Education • Solutions

🌐 www.lawyerpediaplus.id

📲 Ikuti LAWYERPEDIA+ melalui Facebook, Instagram, dan Saluran WhatsApp untuk mendapatkan Legal Insight dan edukasi hukum lainnya.

Diskusi

Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.

Tulis Komentar

Belum Ada Komentar Jadilah yang pertama memberikan komentar.
Kembali ke Artikel