MK TEGASKAN KAPAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH
Mahkamah Konstitusi memperjelas kriteria tindak pidana dan waktu pemberhentian sementara kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berstatus terdakwa. Putusan ini penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan mekanisme pemberhentian melalui proses pidana.
MK menegaskan bahwa tindak pidana kealpaan harus dikecualikan dari dasar pemberhentian sementara berdasarkan Pasal 83 ayat (1).
Pengecualian juga diberikan terhadap tindak pidana politik, yang dalam putusan ini diartikan sebagai perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif semata-mata karena pelakunya memiliki pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.
Definisi tersebut harus dibaca secara hati-hati. Tidak setiap tindak pidana yang memiliki latar belakang atau motif politik otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana politik dalam pengertian putusan ini.
Pengecualian tersebut justru memiliki fungsi penting untuk mencegah ketentuan pemberhentian sementara digunakan sebagai instrumen yang dapat merugikan pejabat publik semata-mata karena perbedaan pandangan politik.
Dalam pertimbangannya, MK juga merujuk pada Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang sebelumnya telah memberikan pengecualian serupa dalam konteks persyaratan pencalonan kepala daerah dan ketentuan terdakwa dalam UU Pilkada.
Mengapa Tanggal Registrasi Perkara Menjadi Penting?
MK menilai bahwa penggunaan istilah register perkara tanpa penegasan titik waktu dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan pemberhentian sementara.
Dalam praktik, status seseorang dalam proses pidana mengalami tahapan yang berbeda, mulai dari tersangka, terdakwa, hingga terpidana.
Ketiganya tidak dapat dipersamakan.
Pemberhentian sementara berdasarkan Pasal 83 UU Pemda berkaitan dengan status terdakwa atas tindak pidana yang termasuk dalam kategori yang ditentukan undang-undang sebagaimana telah dimaknai MK.
Oleh karena itu, seseorang tidak dapat diberhentikan sementara hanya karena telah ditetapkan sebagai tersangka pada tahap penyidikan.
MK menegaskan bahwa tanggal pencatatan perkara dalam buku registrasi perkara pengadilan merupakan peristiwa administratif yang objektif. Pencatatan tersebut menunjukkan bahwa perkara pidana telah diterima dan secara resmi menjadi tanggung jawab pengadilan untuk diperiksa dan diadili.
Dengan adanya titik waktu yang jelas, pejabat yang berwenang tidak lagi memiliki ruang untuk menentukan sendiri kapan pemberhentian sementara harus mulai dilaksanakan berdasarkan penafsiran yang berbeda-beda.
Siapa yang Berwenang Melakukan Pemberhentian Sementara?
Pengaturan kewenangan tetap mengacu pada Pasal 83 ayat (3) UU Pemda.
Pemberhentian sementara dilakukan oleh:
-
Presiden, untuk gubernur dan/atau wakil gubernur.
-
Menteri, untuk bupati dan/atau wakil bupati serta wali kota dan/atau wakil wali kota.
Dengan demikian, pemberhentian sementara tidak dilakukan oleh DPRD melalui mekanisme pengusulan sebagaimana mekanisme pemberhentian dalam keadaan lain. Untuk kategori tindak pidana yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1), undang-undang memang menentukan mekanisme tanpa usulan DPRD.
Namun, kewenangan tersebut tetap harus dijalankan berdasarkan syarat dan batasan yang telah ditentukan dalam undang-undang serta pemaknaan konstitusional MK.
Apakah Pemberhentian Sementara Berarti Kepala Daerah Telah Terbukti Bersalah?
Pemberhentian sementara harus dibedakan dari pemberhentian tetap dan penjatuhan pidana.
Sumber Referensi
Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.