GIBRAN MENGUNDURKAN DIRI: BAGAIMANA KONSTITUSI MENGATUR PEMBERHENTIAN WAKIL PRESIDEN?
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota DPR membuka babak baru polemik jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, apakah putusan MK dan MA cukup untuk memberhentikannya? Ada mekanisme konstitusional yang tidak bisa dilewati.
Apakah 120 Tanda Tangan DPR Sudah Cukup untuk Memakzulkan Gibran?
Jumlah 120 anggota DPR dari delapan fraksi memang telah melampaui batas minimal pengusulan Hak Menyatakan Pendapat.
Namun, terdapat perbedaan mendasar antara mengajukan usulan, menyetujui pendapat DPR, meminta pemeriksaan MK, dan mengambil keputusan pemberhentian melalui MPR.
Setiap tahapan memiliki persyaratan tersendiri.
Karena itu, perkembangan pada 11 November 2026 lebih tepat dipahami sebagai dimulainya proses politik dan kelembagaan menuju kemungkinan pemakzulan, bukan sebagai keputusan bahwa Gibran telah kehilangan jabatannya.
Hal yang juga perlu diperhatikan ialah substansi pembuktiannya. Pembatalan surat penyetaraan pendidikan oleh MA memang menjadi fakta hukum yang penting. Akan tetapi, DPR tetap harus menjelaskan hubungan antara putusan tersebut dengan ketentuan persyaratan Wakil Presiden, termasuk konsekuensi hukumnya terhadap status Gibran setelah dilantik.
Argumentasi tersebut nantinya harus diuji melalui mekanisme yang ditentukan Pasal 7B UUD 1945.
Jika Gibran Mengundurkan Diri, Siapa yang Menggantikannya?
Pertanyaan ini menjadi relevan setelah Istana membenarkan adanya penyampaian niat pengunduran diri oleh Gibran.
Pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua jalur hukum yang berbeda. Pengunduran diri merupakan tindakan untuk melepaskan jabatan, sedangkan pemakzulan merupakan proses pemberhentian berdasarkan alasan dan prosedur konstitusional.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah mengatur akibat apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dalam keadaan tersebut, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Artinya, Presiden tidak dapat menunjuk Wakil Presiden pengganti secara sepihak. Pemilihan tetap menjadi kewenangan MPR.
Perlu dicatat pula bahwa pernyataan niat mengundurkan diri kepada Presiden belum dengan sendirinya membuktikan bahwa jabatan Wakil Presiden telah resmi kosong.
Ujian Sesungguhnya Ada pada Penegakan Konstitusi
Perkembangan pemakzulan Gibran memperlihatkan bahwa persoalan persyaratan jabatan pejabat negara tidak selalu berhenti pada penyelesaian sengketa administrasi atau pemilu.
Ketika muncul putusan pengadilan yang berimplikasi terhadap dokumen persyaratan jabatan, lembaga negara harus menentukan bagaimana akibat hukum tersebut ditempatkan dalam sistem ketatanegaraan.
Di satu sisi, putusan pengadilan wajib dihormati dan dilaksanakan sesuai ruang lingkup hukumnya. Di sisi lain, pemberhentian pejabat yang menduduki jabatan konstitusional tetap harus mengikuti mekanisme yang ditentukan UUD 1945.
Oleh sebab itu, pertanyaan terpenting saat ini bukan semata-mata apakah Gibran akan mundur atau dimakzulkan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah argumentasi dan bukti yang diajukan DPR mampu memenuhi standar konstitusional untuk memberhentikan seorang Wakil Presiden.
Sebab dalam negara hukum, jabatan publik tidak boleh dipertahankan dengan mengabaikan putusan pengadilan. Namun, pemberhentiannya juga tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan prosedur konstitusi.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.