RUU Perampasan Aset: Solusi Korupsi atau Ancaman Hak Milik?

05 Oktober 2026

RUU Perampasan Aset menjadi instrumen pemulihan hasil korupsi. Namun, bagaimana perlindungan hak kepemilikan dan due process of law?

RUU Perampasan Aset: Solusi Korupsi atau Ancaman Hak Milik?

1. Kejelasan Kewenangan dan Prosedur

Kewenangan aparat dalam melakukan penyitaan dan perampasan aset harus memiliki dasar hukum yang jelas. Setiap tindakan harus dapat ditelusuri dan diawasi agar tidak membuka ruang bagi kesewenang-wenangan.

2. Standar dan Beban Pembuktian

Standar pembuktian harus dirumuskan secara terukur. Negara perlu memiliki dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa suatu aset berkaitan dengan tindak pidana. Pada saat yang sama, pemilik atau pihak yang berkepentingan harus memperoleh kesempatan yang wajar untuk memberikan penjelasan dan mengajukan keberatan.

3. Perlindungan Pihak Ketiga

Aset yang berkaitan dengan tindak pidana tidak selalu berada langsung di tangan pelaku. Bisa saja aset berada pada pasangan, keluarga, perusahaan, atau pihak lain. Pihak ketiga yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan agar tidak kehilangan hak hanya karena memiliki hubungan tertentu dengan pihak yang sedang diperiksa.

4. Kejelasan Objek Perampasan

RUU juga perlu memberikan batasan mengenai aset apa saja yang dapat dirampas. Kejelasan objek penting untuk mencegah penafsiran yang terlalu luas dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

5. Pengawasan dan Upaya Hukum

Setiap tindakan perampasan harus memiliki mekanisme pengawasan dan upaya hukum. Pihak yang merasa haknya dirugikan harus memiliki kesempatan untuk menguji tindakan negara melalui prosedur yang independen dan transparan.

Pemberantasan Korupsi Tidak Boleh Mengabaikan Due Process of Law

Perdebatan mengenai RUU Perampasan Aset pada dasarnya mempertemukan dua kepentingan hukum. Di satu sisi, negara berkewajiban memberantas korupsi dan memulihkan hasil tindak pidana. Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban melindungi hak konstitusional warga negara.

Keduanya tidak seharusnya diposisikan sebagai pilihan yang saling bertentangan.

Due process of law justru menjadi jembatan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak warga negara. Semakin besar kewenangan negara dalam melakukan perampasan aset, semakin penting pula mekanisme pengawasan, pembuktian, dan keberatan yang tersedia bagi masyarakat.

RUU Perampasan Aset Harus Tetap Dalam Kerangka Negara Hukum

RUU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat pemulihan hasil tindak pidana. Namun, efektivitas hukum tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak aset yang berhasil dirampas.

Ukuran keberhasilan juga harus dilihat dari apakah proses tersebut memenuhi kepastian hukum, proporsionalitas, transparansi, perlindungan hak pihak ketiga, dan due process of law.

Sumber Referensi

Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.

UUD NRI Tahun 1945

Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

Diskusi

Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.

Tulis Komentar

Belum Ada Komentar Jadilah yang pertama memberikan komentar.
Kembali ke Artikel