MK TEGASKAN KAPAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH
Mahkamah Konstitusi memperjelas kriteria tindak pidana dan waktu pemberhentian sementara kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berstatus terdakwa. Putusan ini penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan mekanisme pemberhentian melalui proses pidana.
Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.
Dengan demikian, terdapat dua pengecualian penting dalam penerapan norma tersebut, yaitu tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik sebagaimana didefinisikan secara khusus dalam putusan MK.
2. Waktu dimulainya pemberhentian sementara
MK juga mengubah pemaknaan Pasal 83 ayat (2) UU Pemda.
Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan sementara sejak perkaranya dicatat dalam buku registrasi perkara di pengadilan.
Penegasan ini penting karena sebelumnya frasa “berdasarkan register perkara di pengadilan” belum memberikan kepastian mengenai titik waktu yang menjadi dasar pelaksanaan pemberhentian sementara.
Dengan pemaknaan baru, tanggal pencatatan perkara dalam administrasi resmi pengadilan menjadi ukuran yang objektif dan dapat dibuktikan.
Pertimbangan Hukum MK: Mengapa Frasa Lima Tahun Diperjelas?
Salah satu persoalan utama dalam permohonan adalah frasa “paling singkat lima tahun” dalam Pasal 83 ayat (1).
Pemohon pada pokoknya menghendaki agar ketentuan tersebut tidak ditafsirkan secara luas sehingga pemberhentian sementara hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang memiliki ancaman pidana minimum khusus lima tahun.
Namun menurut MK, penafsiran yang terlalu sempit justru berpotensi mengecualikan tindak pidana serius yang diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun atau lebih, tetapi tidak memiliki ketentuan minimum khusus lima tahun.
Oleh karena itu, MK memberikan pemaknaan berupa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
Secara substansial, pemaknaan ini memperjelas bahwa ukuran yang digunakan tidak terbatas pada adanya ancaman minimum khusus lima tahun. Dengan demikian, tindak pidana yang memiliki ancaman maksimum lima tahun atau lebih tetap dapat masuk dalam kriteria tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan lainnya dan tidak termasuk pengecualian yang ditetapkan MK.
Pengecualian Tindak Pidana Kealpaan dan Tindak Pidana Politik
Bagian lain yang penting dari putusan ini adalah pengecualian terhadap tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik.
Tindak pidana kealpaan atau culpa pada dasarnya merupakan tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, bukan karena kesengajaan sebagaimana karakter tindak pidana yang mensyaratkan dolus.
Sumber Referensi
Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.