MENAKAR KEADILAN SUBSTANTIF PUTUSAN MK NOMOR 01/PHPU.PRES-XXIV/2026
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai persoalan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyisakan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar persoalan ijazah: apakah keadilan substantif telah benar-benar menemukan tempatnya ketika Mahkamah menemukan persoalan faktual, tetapi tidak sampai memberikan konsekuensi hukum terhadap status jabatan yang dipersoalkan?
Pelantikan seseorang sebagai pejabat negara memang menghadirkan kebutuhan akan kepastian hukum. Pemilu harus memiliki titik akhir dan hasilnya tidak boleh terus-menerus berada dalam ketidakpastian.
Namun, kepastian hukum tidak seharusnya berubah menjadi ruang tertutup bagi pengujian terhadap syarat yang bersifat fundamental.
Jika persoalan syarat pencalonan hanya dapat diuji secara efektif sebelum pelantikan, sementara setelah pelantikan tidak tersedia mekanisme yang jelas, maka muncul paradoks: semakin tinggi posisi konstitusional seseorang, semakin sulit pula menguji keabsahan syarat yang melahirkannya.
Negara hukum semestinya tidak membiarkan ruang kosong seperti itu.
Karena itu, persoalan utama dari perkara ini bukan apakah seseorang harus dibenarkan atau disalahkan. Persoalannya adalah apakah KPU, Bawaslu, dan MK dengan kewenangan masing-masing telah membentuk sistem pengawasan dan penyelesaian sengketa yang mampu memastikan seluruh syarat calon benar-benar terpenuhi.
Perkara ini seharusnya menjadi momentum evaluasi terhadap hukum pemilu.
Hari ini persoalannya adalah ijazah. Besok bisa saja menyangkut usia, kewarganegaraan, kesehatan, status hukum, atau persyaratan lain yang ditentukan undang-undang.
Karena itu, setiap syarat pencalonan harus diverifikasi secara transparan, dapat diuji, dan memiliki mekanisme penyelesaian yang jelas. Ketika persoalan baru ditemukan setelah seseorang dilantik, hukum juga harus menyediakan effective remedy mekanisme hukum yang benar-benar memungkinkan persoalan tersebut diperiksa dan diselesaikan.
Pada akhirnya, keadilan substantif bukan berarti setiap gugatan harus dikabulkan. Keadilan substantif berarti tidak boleh ada persoalan hukum yang kehilangan jalan penyelesaian hanya karena batas kewenangan antar-lembaga.
Putusan MK dalam perkara ijazah Gibran dengan demikian tidak semestinya hanya dibaca sebagai putusan tentang seorang Wakil Presiden.
Ia harus dibaca sebagai cermin untuk melihat apakah sistem hukum pemilu kita telah mampu menjawab pertanyaan paling mendasar dalam negara hukum: ketika terdapat persoalan serius mengenai syarat seseorang untuk menduduki jabatan konstitusional, siapa yang harus memastikan kebenarannya, melalui mekanisme apa, dan sampai di mana hukum memberikan akibat terhadap kebenaran tersebut?
Jika pertanyaan itu belum memiliki jawaban yang terang, maka pekerjaan rumah kita bukan hanya membaca kembali putusan MK, tetapi juga memperbaiki desain hukum pemilu agar kekuasaan selalu berjalan di bawah kendali hukum, bukan sebaliknya.
Sumber Referensi
Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.