GIBRAN MENGUNDURKAN DIRI: BAGAIMANA KONSTITUSI MENGATUR PEMBERHENTIAN WAKIL PRESIDEN?

11 November 2026

Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota DPR membuka babak baru polemik jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, apakah putusan MK dan MA cukup untuk memberhentikannya? Ada mekanisme konstitusional yang tidak bisa dilewati.

GIBRAN MENGUNDURKAN DIRI: BAGAIMANA KONSTITUSI MENGATUR PEMBERHENTIAN WAKIL PRESIDEN?
  1. Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara;

  2. Melakukan korupsi atau penyuapan;

  3. Melakukan tindak pidana berat lainnya;

  4. Melakukan perbuatan tercela; atau

  5. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam konteks polemik Gibran, dasar yang menjadi perhatian para pengusul Hak Menyatakan Pendapat adalah dugaan bahwa yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.

Persoalannya bukan sekadar apakah sebuah dokumen pendidikan telah dibatalkan oleh pengadilan. Persoalan hukumnya adalah apakah pembatalan tersebut membuktikan bahwa persyaratan konstitusional dan persyaratan pencalonan Wakil Presiden memang tidak terpenuhi.

Kedua hal tersebut berkaitan, tetapi tidak boleh dianggap identik tanpa pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut.

Bagaimana Tahapan Pemakzulan Dilakukan?

Pasal 7B UUD 1945 menentukan bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keputusan politik DPR.

Mekanismenya melibatkan tiga lembaga negara: DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

DPR harus terlebih dahulu membangun pendapat kelembagaan mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.

Dalam tahap pengusulan di DPR, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, khususnya Pasal 191, mensyaratkan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR sebagai pengusul. Usulan juga harus disertai materi, alasan, dan bukti yang relevan.

Namun, agar usulan tersebut menjadi hak menyatakan pendapat DPR, diperlukan persetujuan rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.

Jadi, 120 tanda tangan anggota DPR merupakan dukungan terhadap pengajuan usul, bukan keputusan final DPR.

Setelah DPR mengambil keputusan untuk mengajukan pendapatnya, permohonan harus disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 mensyaratkan permintaan tersebut didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan kehadiran minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

MK kemudian wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari sejak permintaan diterima.

Pada tahap inilah MK menguji apakah alasan pemberhentian yang diajukan benar-benar terbukti menurut konstitusi.

Apabila MK menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 7A atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 30 hari sejak menerima usulan DPR tersebut.

Pada tahap sidang di MPR, keputusan pemberhentian harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.

Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan untuk diberhentikan juga harus diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan.

Dengan demikian, pemberhentian Wakil Presiden bukan keputusan sepihak Presiden, DPR, ataupun satu lembaga peradilan. Konstitusi membagi kewenangan tersebut melalui mekanisme yang bertahap.

Diskusi

Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.

Tulis Komentar

Belum Ada Komentar Jadilah yang pertama memberikan komentar.
Kembali ke Artikel