MK TEGASKAN KAPAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH
Mahkamah Konstitusi memperjelas kriteria tindak pidana dan waktu pemberhentian sementara kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berstatus terdakwa. Putusan ini penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan mekanisme pemberhentian melalui proses pidana.
Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 365/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan pada 29 Oktober 2026 mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).
Putusan yang diajukan oleh Terence Cameron tersebut menguji Pasal 83 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), serta Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU Pemda terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Inti persoalannya adalah ketidakjelasan kriteria tindak pidana yang dapat menjadi dasar pemberhentian sementara kepala daerah serta ketidakpastian mengenai kapan pemberhentian tersebut mulai berlaku.
Melalui putusan ini, MK memberikan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda. Perubahan tersebut membawa konsekuensi penting terhadap hubungan antara proses pidana dan keberlangsungan jabatan kepala daerah.
Latar Belakang Pengujian Pasal 83 UU Pemda
Sebelum putusan ini dijatuhkan, Pasal 83 ayat (1) UU Pemda mengatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD apabila didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI.
Sementara itu, Pasal 83 ayat (2) mengatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa berdasarkan ketentuan tersebut diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
Persoalannya, rumusan tersebut menimbulkan ruang penafsiran yang berbeda, khususnya mengenai dua hal.
Pertama, frasa “paling singkat lima tahun” dapat ditafsirkan sebagai ancaman pidana minimum khusus lima tahun. Penafsiran tersebut berpotensi mempersempit jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar pemberhentian sementara.
Kedua, ketentuan mengenai pemberhentian berdasarkan register perkara di pengadilan belum menjelaskan secara tegas kapan tindakan pemberhentian sementara harus mulai dilaksanakan.
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyentuh asas persamaan di hadapan hukum dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.
Apa yang Diputuskan Mahkamah Konstitusi?
MK mengabulkan sebagian permohonan dengan memberikan pemaknaan baru terhadap dua ketentuan.
1. Kriteria tindak pidana yang menjadi dasar pemberhentian sementara
MK menyatakan Pasal 83 ayat (1) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
Sumber Referensi
Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.