MENAKAR KEADILAN SUBSTANTIF PUTUSAN MK NOMOR 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

07 Oktober 2026

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai persoalan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyisakan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar persoalan ijazah: apakah keadilan substantif telah benar-benar menemukan tempatnya ketika Mahkamah menemukan persoalan faktual, tetapi tidak sampai memberikan konsekuensi hukum terhadap status jabatan yang dipersoalkan?

MENAKAR KEADILAN SUBSTANTIF PUTUSAN MK NOMOR 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Ketika fakta ditemukan, tetapi persoalan belum selesai.

Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, Mahkamah tidak kemudian menyatakan bahwa Gibran terbukti tidak memenuhi syarat pendidikan.

Di sinilah letak persoalannya.

Secara prosedural, Mahkamah tentu terikat pada kewenangan, kedudukan hukum para Pemohon, hukum acara, dan alat bukti. Tetapi dari perspektif keadilan substantif, temuan mengenai tidak meyakinkannya bukti tersebut semestinya melahirkan pertanyaan lanjutan: siapa yang harus memastikan secara final terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat pendidikan seorang calon pejabat konstitusional?

Jika pertanyaan itu tidak memperoleh jawaban yang jelas, maka persoalannya bukan lagi semata-mata mengenai Gibran, melainkan mengenai desain hukum pemilu kita.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 dan ruang yang belum ditelisik.

Ada aspek lain yang menarik perhatian, yaitu PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Regulasi ini mengatur dokumen dan mekanisme pembuktian persyaratan pendidikan calon. Pasal 18 ayat (3) dalam regulasi tersebut, antara lain, mengatur pengecualian tertentu bagi bakal calon yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing tetapi memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Norma ini menjadi relevan karena persoalan dalam perkara pengujian ijazah Gibran bukan hanya apakah dokumen pendidikan tertentu tersedia, tetapi juga bagaimana norma PKPU tersebut digunakan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat pendidikan yang bersumber dari UU Pemilu.

Di titik ini, putusan MK dapat dibaca sebagai bentuk judicial self-restraint. Mahkamah memeriksa persoalan faktual dan menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen yang menjadi dasar penyetaraan, tetapi tidak membawa pemeriksaan lebih jauh pada pertanyaan apakah konstruksi dan penerapan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 telah sepenuhnya selaras dengan norma UU Pemilu.

Pilihan tersebut dapat dipahami dari perspektif batas kewenangan Mahkamah Konsitusi. Namun, dari perspektif keadilan substantif, masih tersisa pertanyaan: jika sebuah norma administratif menjadi dasar untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat yang diperintahkan oleh undang-undang, bukankah hubungan antara norma tersebut juga layak diuji secara substantif?

Di sinilah kritik akademik terhadap putusan ini menjadi penting. Kritik tidak harus berarti menuduh Mahkamah keliru atau berpihak. Kritik dapat diarahkan pada apa yang diputus, tidak diputus, dan konsekuensi hukum dari persoalan yang tidak memperoleh pemeriksaan lebih jauh.

Kepastian hukum dan kebenaran substantif

Sumber Referensi

Artikel ini disusun dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber berikut.

Samsir Salam

Samsir Salam

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkep

Diskusi

Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.

Tulis Komentar

Belum Ada Komentar Jadilah yang pertama memberikan komentar.
Kembali ke Artikel