GIBRAN MENGUNDURKAN DIRI: BAGAIMANA KONSTITUSI MENGATUR PEMBERHENTIAN WAKIL PRESIDEN?
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota DPR membuka babak baru polemik jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, apakah putusan MK dan MA cukup untuk memberhentikannya? Ada mekanisme konstitusional yang tidak bisa dilewati.
Polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memasuki wilayah yang lebih serius. Persoalannya tidak lagi berhenti pada perdebatan publik mengenai ijazah, melainkan mulai dibawa ke dalam proses kelembagaan DPR dengan kemungkinan berujung pada pemakzulan.
Perkembangan ini semakin menarik setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada 10 November 2026. Pernyataan tersebut muncul setelah adanya perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai dokumen pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan pemilu 2024.
Pada 11 November 2026, perkembangan berikutnya datang dari DPR. Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan tersebut. Usulan itu dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 12 November 2026.
Artinya, polemik ini telah bergerak dari ruang perdebatan politik menuju proses konstitusional.
Namun, satu hal yang perlu dipahami: pengajuan Hak Menyatakan Pendapat bukan berarti Wakil Presiden otomatis diberhentikan. Ada tahapan hukum yang harus dilalui sebelum pemberhentian dapat dilakukan.
Putusan MK dan MA: Apa yang Sebenarnya Diputuskan?
Untuk memahami isu pemakzulan ini, kita perlu melihat dua putusan yang menjadi latar belakang persoalan.
Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026.
Dalam perkara tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum (legal standing). Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat digunakan sebagai dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Namun, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya melalui permohonan tersebut.
Dengan demikian, amar putusan MK tidak dapat dipahami sebagai putusan pemberhentian Wakil Presiden.
Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.
Melalui putusan kasasi tersebut, MA membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 mengenai penyetaraan pendidikan Gibran. MA juga mewajibkan pejabat terkait mencabut surat tersebut.
Putusan ini memiliki konsekuensi hukum dalam ranah administrasi pemerintahan. Akan tetapi, pembatalan surat keterangan administrasi tidak dengan sendirinya menghasilkan pemberhentian Wakil Presiden.
Di sinilah letak persoalan konstitusional yang sebenarnya: bagaimana akibat hukum dari putusan tersebut dikaitkan dengan persyaratan jabatan Wakil Presiden?
Pasal 7A UUD 1945: Kapan Wakil Presiden Dapat Dimakzulkan?
Konstitusi Indonesia sebenarnya telah memberikan pengaturan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum berakhirnya masa jabatan.
Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul DPR apabila terbukti:
Diskusi
Bagikan pendapat, pertanyaan, atau pengalaman Anda mengenai artikel ini.